Pembacasetia.com, TENGGARONG – Gender mainstreaming atau pengarusutamaan gender masih menjadi perjuangan bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Isu ini terus diperjuangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar. Untuk melibatkan perempuan dalam perencanaan dan regulasi kebijakan daerah.
Kepala DP3A Kukar, Bambang Arwanto mengatakan salah satu upaya pemerintah memperjuangkan gender mainstreaming ini adalah melibatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Yang saat ini jumlahnya hanya mencapai 15 persen dari target 30 persen. Bahkan, di jabatan publik pun masih tergolong minim.
“Keterlibatan perempuan dalam jabatan publik juga sangat sedikit, baru ada sekitar 19 persen. Ini perlu ada kesamaan pikiran, karena konstruksi sosial laki-laki dan perempuan tidak bolehlah disamakan sosialnya,” ujar Bambang.
Bagi Bambang, perempuan dan laki-laki itu harus disamakan dalam aspek politik dan semua aspek kehidupan. Ia tak pungkiri, kultur masyarakat Indonesia masih menilai perempuan hanya mengurus rumah dan dapur belum dapat sepenuhnya dihilangkan. Sudah seharusnya, perempuan menjadi pioner kebijakan bagi diri mereka.
Untuk itu, di DP3A Kukar. Bambang pastikan pihaknya selalu membuat program. Maupun kegiatan yang memiliki dimensi dan manfaat yang sama untuk laki dan perempuan. Sehingga pengarusutamaan gender di Kukar dapat terwujudkan.
“Sosialisasi terus kita lakukan, termasuk dari segi anggaran, di mana setiap kegiatan pembangunan harus punya dimensi manfaat yang sama untuk laki dan perempuan,” jelasnya. (adv/DP3A Kukar)
