Pembacasetia.com, Samarinda – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakanakan finalisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan daerah (ranperda) Pengarusutamaan Gender (PUG) ke DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kota Yogyakarta.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setowati menuturkan bahwa memang Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim sebelumnya meminta Komisi IV untuk melakukan perbaikan tentang Perda PUG Nomor 2 Tahun 2016, untuk dibawa ke Kementerian Dalam Negeri. Namun sambil menunggu hasilnya Komisi IV lantas melanjutkan finalisasi dan sinkornisasi ranperda PUG Kaltim ini ke DPRD Yogyakarta dan DPRD Jawa Tengah.
“Dari hasil kunjungan dan sinkronisasi , memang ada istilah-istilah baru dalam Perda PUG yang telah berjalan di Provinsi Jawa Tengah dan Kota Yogyakarta. Namun tidak banyak berbeda dengan ranperda PUG Kaltim ini,” paparnya.
Legislator Partai Demokrat ini justru menekankan, bahwa ada poin yang lebih krusial dari istilah-istilah baru tadi. Yaitu penerapannya perda ini hingga sampai ke Kabupaten/Kota se-Kaltim. Sebab, hingga saat ini masih belum tersambungnya benang merah antara Perda PUG di Provinsi hingga ke daerah.
“Justru penerapannya nanti lebih banyak di Kabupaten/Kota. Sehingga perlu adanya benang merah antara provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penerapan Perda PUG ini,” tegasnya.
Ketua Fraksi Demokat-Nasdem DPRD Kaltim ini menambahkan, bahwa memang ada klausul dalan ranperda PUG ini yang menekankan alokasi bantuan dana untuk pelaksanaan program lewat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di masing-masing Kabupaten/Kota. Sehingga diharapkan penerapan Perda PUG ini bisa lebih maksimal di daerah.
“Selama ini memang belum ada landasan penggunaan dana sisa yang ada di Bapenda masing-masing kabupaten/kota. Nah, dengan adanya perda PUG nanti ada landasan pemanfaatan dana ada di Bapenda,” jelasnya. (adv/jie)
