Pembacasetia.com, Samarinda – Berbicara soal pendidikan, secara aturan pemerintah diwajibkan memberikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun pada realisasinya, memang masih jauh dari yang diharapkan.
Hal seada disampaikan langsung oleh Veridiana Huraq Wang legislator dari PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Menurutnya, posisi Kaltim yang saat ini dipastikan menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan sejumlah proyek pembangunan yang besar tampak sangat kontras dengan pemerataan fasilitas pendidikan di wilayah pedalaman Kaltim.
“Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di wilayah pedalaman sangat kontras sekali dengan yang ada di wilayah perkotaan. Sehingga saya berharap kepada Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim untuk melakukan evaluasi terhadap program pendidikan di wilayah pedalaman,” kata Veri disela Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-41 belum lama ini.
Menurut anggota dewan daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) itu, bahwa perlu adanya evaluasi program pemerataan fasilitas pendidikan yang dilakukan pemerintah. Harapannya, terbuka ruang diskusi untuk memastikan pemberian program ini lebih tepat sasaran.
“Mohon dilakukan evaluasi kembali dalam rangka pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan di pedalaman,” pungkasnya. (adv/jie)
