pembacasetia.com, Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menunjukkan komitmennya dalam mendorong reformasi keuangan untuk meningkatkan layanan publik di kota tersebut. Dalam rapat koordinasi yang dipimpinnya, evaluasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi pusat perhatian. Rapat tersebut mengemukakan upaya-upaya untuk mengadopsi rekomendasi BPK guna perbaikan lebih lanjut.
“Kami menyoroti pentingnya respons cepat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap rekomendasi BPK, dengan tenggat waktu yang ditetapkan untuk penyelesaiannya,” jelas Andi Harun dalam pertemuan di Balai Kota Samarinda pada Selasa (17/4/2024).
Andi Harun menjelaskan bahwa inisiatif ini bukan semata-mata sebagai respons terhadap hasil audit negatif, tetapi lebih sebagai langkah proaktif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan di tingkat lokal.
Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan keuangan merupakan fondasi yang kuat untuk pelayanan publik yang lebih baik di Samarinda. Dalam konteks ini, mempertahankan status opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK menjadi prioritas.
“Kami bertekad untuk terus mempertahankan status WTP sebagai bukti komitmen kami terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan di Samarinda,” tandasnya.
Andi Harun juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi pemerintah dalam menjalankan kegiatan keuangan. Dia percaya bahwa dengan memperbaiki proses keuangan, pemerintah kota dapat memberikan layanan yang lebih efisien dan efektif kepada masyarakat.
Pemerintah Kota Samarinda akan terus melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan bahwa reformasi keuangan ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat. (Yah/Adv/PemkotSamarinda)
