pembacasetia.com, TENGGARONG – Sebuah langkah penting telah diambil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam upaya membangun data desa/kelurahan yang presisi. Pada hari Jumat, 17 Mei 2024, DPMD Kukar menggelar Kick Off Meeting di Ruang Rapat Kantor Bappeda Kukar Lantai 1, Tenggarong, menandai dimulainya proyek ambisius ini.
Arianto, Kepala DPMD Kukar, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Institut Pertanian Bogor (IPB). “Program data desa/kelurahan presisi ini dirancang oleh Fakultas Ekologi IPB dan diharapkan dapat diimplementasikan di seluruh Kalimantan Timur,” ujar Arianto.
Proyek ini pertama kali diterapkan di Penajam Paser Utara (PPU) pada tahun 2023, didukung oleh Bank Kaltimtara. Biaya yang signifikan dan keterlibatan ribuan orang menunjukkan skala dan seriusnya upaya ini. Terinspirasi oleh keberhasilan di PPU, Bupati Kukar, Edi Damansyah, berkeinginan untuk mengadopsi program serupa di Kutai Kartanegara, dengan tujuan mendapatkan data yang akurat dan terperinci.
“Kami telah menyampaikan aspirasi ini kepada Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dan bersyukur, provinsi bersedia mendukung pembiayaan untuk 104 desa/kelurahan. Sisanya akan dibiayai oleh APBD Kutai Kartanegara,” tambah Arianto.
Tim IPB akan melakukan pendekatan langsung ke desa/kelurahan untuk mengumpulkan data secara rinci, mencakup aspek wilayah, kependudukan, potensi wilayah, pemerintahan, kemiskinan, dan stunting. Setelah Kick Off, tim akan fokus pada 104 desa/kelurahan yang ditargetkan. “Kami akan menunjuk enumerator untuk membantu pengumpulan data, yang akan melalui proses klarifikasi oleh pemerintah desa/kelurahan,” jelas Arianto.
Dengan data yang sangat detail, termasuk informasi tentang stunting dan kemiskinan, baik dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun kemiskinan ekstrem, diharapkan data yang akurat dapat dihasilkan. Data presisi ini akan memungkinkan perbandingan dengan data resmi, memastikan keakuratan dan keadilan dalam pencatatan data.
“Kami berkomitmen untuk transparansi. Jika data resmi menunjukkan angka 10 dan data presisi menunjukkan 15, kami akan mengakui perbedaan tersebut. Tujuan kami adalah untuk menciptakan gambaran yang jelas dan detail tentang situasi sebenarnya di Kutai Kartanegara,” tutup Arianto. (adv/Dpmd Kukar)
