pembacasetia.com, TENGGARONG – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara meningkatkan peran Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan guna memperkuat pengawasan terhadap kejahatan di laut, termasuk penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing. Menurut Kepala DKP Kutai Kartanegara, Muslik, forum ini menjadi wadah penting untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi antar-lembaga, termasuk kepolisian dan TNI Angkatan Laut.
Forum Koordinasi tersebut tidak hanya bertujuan mempermudah penyidik dalam menangani kasus tindak pidana kelautan, tetapi juga meningkatkan pertukaran data dan informasi yang krusial dalam proses penyelidikan. “Forum ini sangat penting untuk memperlancar tugas penyidik dan mempermudah komunikasi antar-pihak terkait,” jelas Muslik.
Menurut Muslik, tindak pidana kelautan seperti illegal fishing merupakan ancaman serius bagi kelestarian sumber daya laut di Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, DKP berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dengan bantuan berbagai pihak, agar penegakan hukum di sektor ini berjalan dengan lebih efektif.
“Keberadaan forum ini akan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran hukum di laut, terutama dalam menangani illegal fishing yang sering terjadi di wilayah perairan kami,” tambahnya.
Selain itu, forum ini juga diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala yang sering terjadi dalam proses penegakan hukum, seperti kurangnya koordinasi antar-pemangku kepentingan. Muslik mengakui bahwa penanganan kasus di laut sering kali melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda, sehingga koordinasi yang baik sangat diperlukan.
“Dalam banyak kasus, penanganan tindak pidana kelautan melibatkan berbagai pihak. Melalui forum ini, kami bisa meningkatkan koordinasi sehingga proses penegakan hukum bisa berjalan lebih lancar,” kata Muslik.
Untuk mendukung pengawasan, DKP Kutai Kartanegara juga merencanakan patroli laut yang lebih intensif bekerja sama dengan pihak keamanan, seperti kepolisian dan TNI Angkatan Laut. Patroli ini bertujuan untuk memastikan kegiatan di laut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Muslik juga menambahkan bahwa DKP akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir tentang pentingnya mematuhi peraturan kelautan, agar kasus pelanggaran hukum di sektor perikanan bisa dikurangi. (Dinas Kelautan & Perikanan Kukar)
