pembacasetia.com, Samarinda – Komisi IV DPRD Kaltim mendorong PT Indominco Mandiri (IMM) untuk memperkuat kontribusinya dalam sektor pendidikan melalui sinergi dengan program GratisPoll milik Pemerintah Provinsi Kaltim.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai langkah kolaboratif antara sektor swasta dan pemerintah menjadi kunci dalam memastikan program pendidikan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan bersama manajemen PT IMM baru-baru ini, Darlis menekankan bahwa perusahaan perlu menyesuaikan program bantuan pendidikannya agar tidak tumpang tindih dengan skema yang sudah digelontorkan pemerintah daerah.
Ia menyarankan agar perusahaan menyasar aspek penunjang pendidikan, seperti bantuan uang saku, fasilitas pemondokan, atau pelatihan berbasis keterampilan.
“Biaya kuliah, seragam, dan buku sudah ditanggung pemerintah lewat GratisPoll. Maka akan jauh lebih tepat bila perusahaan mengisi kebutuhan lainnya yang belum tersentuh,” ujarnya.
PT IMM, yang mengelola konsesi seluas 25.121 hektare dan beroperasi di Kutai Timur, Kutai Kartanegara, serta Bontang, telah memproduksi 8–10 juta ton batubara per tahun sejak 2000.
Dengan mendekatnya masa pascatambang pada 2025, Komisi IV juga meminta agar perusahaan segera memperkuat program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang berorientasi pada keberlanjutan dan kemandirian warga sekitar.
“Kita dorong agar program CSR tidak hanya simbolis, tapi benar-benar berkontribusi membangun sumber daya manusia lokal yang siap bersaing pascatambang,” tegas Darlis.
Tiga isu strategis dibahas dalam forum pertemuan itu, yakni lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan ketenagakerjaan. Salah satu isu krusial yang mencuat berasal dari keluhan masyarakat sekitar, khususnya dari Forum Masyarakat Santan Bersatu, terkait dugaan pencemaran lingkungan.
Darlis menilai perhatian terhadap kelestarian Sungai Santan dan dampak operasional tambang harus menjadi prioritas perusahaan.
“PT IMM tidak bisa menutup mata. Masalah pencemaran udara, darat, dan laut harus ditangani serius dan terbuka,” katanya.
Dalam aspek ketenagakerjaan, Komisi IV juga mendorong agar perekrutan tenaga kerja lokal dilakukan secara transparan, serta dilengkapi dengan pelatihan vokasi yang relevan.
Darlis menegaskan pentingnya peningkatan keterampilan warga, terutama di kawasan ring-1 tambang, untuk memperluas peluang kerja di luar sektor tambang.
“Kita ingin masyarakat di sekitar tambang tidak selamanya bergantung pada batubara. Pelatihan dan pengembangan kapasitas harus ditingkatkan agar mereka punya pilihan karier lain,” terangnya.
Komisi IV menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR dan PPM oleh perusahaan tambang di Kaltim, terutama yang sudah memasuki masa transisi pascatambang.
Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat diyakini menjadi fondasi utama pembangunan berkelanjutan di daerah. (Adv/RM)
