pembacasetia.com, Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sistem pengelolaan bantuan pertanian dan perkebunan yang saat ini masih terpusat di pemerintah pusat.
Ia mendesak agar kewenangan tersebut dikembalikan ke daerah agar penyaluran bantuan bisa lebih cepat dan tepat sasaran.
Politisi dari Fraksi PAN tersebut menilai kebijakan sentralisasi justru memperumit akses petani terhadap bantuan yang sangat mereka butuhkan.
“Kami ingin aturan yang membatasi kewenangan daerah dalam hal ini direvisi. Pemerintah daerah lebih memahami kondisi petani dan tantangan lokal,” ujar Baharuddin.
Ia mencontohkan, banyak petani di Kaltim yang kesulitan mendapatkan bantuan karena proses birokrasi yang panjang dan terkonsentrasi di pusat. Padahal, menurutnya, kebutuhan mereka mendesak dan tidak bisa ditunda.
“Kami di DPRD sering kali menerima keluhan dari petani. Namun sayangnya, tangan kami terikat. Ini bukan soal kemauan, tapi memang aturan tidak memberikan ruang kepada daerah untuk bergerak,” jelasnya.
Baharuddin juga mengkritisi ketimpangan dalam distribusi bantuan yang menurutnya semakin terlihat akibat sistem terpusat. Ia menilai, selama pengelolaan tetap dilakukan oleh pusat, akan sulit memenuhi kebutuhan petani secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kaltim yang memiliki kondisi geografis tersendiri.
Ia menambahkan, jika pengelolaan bantuan dikembalikan ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka akan lebih memungkinkan untuk menyesuaikan dengan karakteristik dan prioritas masing-masing daerah. Hal ini akan mempercepat respons terhadap kebutuhan riil di lapangan.
“Sektor pertanian itu sangat bergantung pada waktu dan musim. Kalau prosesnya lambat karena semua harus ke pusat, yang terdampak adalah masyarakat kecil,” tambahnya.
Karena itu, Baharuddin mendorong pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi skema bantuan di sektor pertanian dan perkebunan, serta memberikan porsi kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah.
Ia menegaskan, pendekatan desentralisasi akan membuka ruang bagi daerah untuk berinovasi dan menyusun program yang lebih sesuai dengan kebutuhan petani lokal.
“Jangan sampai karena terlalu sentralistik, inovasi dan inisiatif daerah jadi mati. Yang dirugikan bukan kami, tapi petani yang semakin tertinggal,” tutup Baharuddin. (Adv/RM)
