pembacasetia.com, Samarinda – Rencana pembentukan platform transportasi daring berbasis lokal oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapatkan dukungan kuat dari DPRD.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menyebut inisiatif ini sebagai peluang emas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjawab keresahan para mitra pengemudi terhadap aplikator nasional.
Wacana ini kembali mencuat dalam rapat bersama yang digelar di Kantor Gubernur Kaltim beberapa waktu lalu, membahas tarif Angkutan Sewa Khusus (ASK).
Pemerintah Provinsi Kaltim menilai keberadaan aplikator nasional saat ini kurang berpihak kepada driver, khususnya akibat sistem promo dan potongan komisi yang dianggap merugikan.
“Langkah untuk membentuk aplikator lokal patut diapresiasi. Jika dijalankan dengan profesional, saya yakin BUMD kita bisa menjadi alternatif yang adil dan menguntungkan, baik untuk mitra pengemudi maupun daerah,” kata Sigit.
Politikus PAN ini melihat transportasi daring bukan hanya sebagai layanan antar-jemput penumpang, tapi sebagai pintu masuk untuk mendukung berbagai sektor lain seperti UMKM, distribusi logistik, hingga layanan pengiriman barang skala kecil.
Menurutnya, Perusda memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekosistem digital yang terhubung dengan kebutuhan lokal.
“Kalau daerah punya aplikator sendiri, kita bisa mengintegrasikan layanan antar makanan, kirim barang, bahkan logistik di tingkat kelurahan. Ini bisa sangat membantu pelaku UMKM yang butuh saluran distribusi murah dan cepat,” jelasnya.
Ia juga menyoroti keberhasilan beberapa daerah lain yang telah menerapkan sistem serupa. Dengan kontrol tarif yang lebih manusiawi dan orientasi pada kesejahteraan mitra pengemudi, model bisnis ini dinilai mampu menciptakan iklim persaingan sehat sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi digital di tingkat daerah.
“BUMD memungkinkan pemerintah mengatur kebijakan tarif dengan lebih berpihak. Ini tidak bisa kita dapatkan dari aplikator nasional yang orientasinya profit semata. Kita butuh kendali sendiri agar lebih adil,” tambahnya.
Meski begitu, Sigit menegaskan bahwa membangun aplikasi saja tidak cukup. Diperlukan penguatan dari sisi pelatihan, perlindungan tenaga kerja, serta standar pelayanan untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap layanan tersebut.
“Program ini akan berhasil kalau kita serius membangun sistem dari hulu ke hilir, dari pelatihan driver, manajemen layanan, sampai pada pengawasan yang ketat. Kalau itu bisa diterapkan, saya optimistis masyarakat akan menyambut dengan positif,” tukasnya. (Adv/RM)
