pembacasetia.com, Samarinda – Wakil rakyat dari Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menyoroti ketimpangan layanan publik, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.
Menurutnya, keberadaan program bantuan seperti BPJS gratis dan beasiswa tidak akan maksimal jika kualitas layanan yang diberikan belum setara bagi semua kalangan.
Dalam pernyataannya, Sigit mengungkapkan bahwa masyarakat pengguna BPJS sering kali merasakan perbedaan perlakuan saat mengakses layanan kesehatan, terutama di fasilitas pemerintah.
Ia menyebut bahwa pasien umum yang membayar langsung justru mendapat pelayanan lebih ramah dan cepat.
“BPJS gratis itu bagus. Tapi kenyataannya, masih ada perlakuan berbeda. Kalau pasien bayar sendiri, dilayani lebih baik. Ini yang harus dikoreksi,” ucap Sigit.
Ia pun membandingkan pengalamannya sendiri yang lebih memilih berobat ke klinik swasta karena layanannya lebih efisien, meskipun harus merogoh kocek pribadi.
“Saya ke klinik, bayar 150 ribu, langsung diperiksa dan ditangani. Dibanding rumah sakit umum yang prosesnya panjang dan kadang tak sebanding dengan hasil,” katanya.
Lebih jauh, Sigit menilai bahwa pemerintah selama ini terlalu fokus pada angka pencapaian administratif program, tanpa memperhatikan kualitas implementasinya di lapangan.
“Kalau hanya bicara realisasi anggaran, itu tidak cukup. Kita harus lihat sejauh mana masyarakat benar-benar terbantu dan merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Ia juga menyinggung soal ketimpangan layanan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang ia nilai tidak konsisten, terutama di rumah sakit swasta yang masih memperlakukan pasien secara berbeda berdasarkan jenis kepesertaan.
“Padahal iuran BPJS Kesehatan lebih mahal, tapi layanannya masih belum maksimal. Katanya kelas sudah dihapus, tapi perlakuan pasien masih dibedakan,” tambahnya.
Untuk mengatasi beban layanan yang menumpuk di rumah sakit pemerintah, Sigit mendorong agar lebih banyak rumah sakit swasta dilibatkan dalam sistem pelayanan BPJS, asalkan memenuhi standar yang ditentukan.
“Rumah sakit swasta banyak yang berkualitas. Kalau bisa diajak kerja sama, kenapa tidak? Ini bisa jadi solusi agar layanan lebih merata dan masyarakat punya pilihan,” ungkapnya.
Sigit meminta agar Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi sektor kesehatan dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap mutu pelayanan publik, agar program-program bantuan benar-benar memberikan manfaat nyata, bukan sekadar formalitas.
“Kita harus pastikan kualitas layanan itu adil dan merata. Jangan hanya bangga karena programnya banyak, tapi rakyatnya masih merasa dianaktirikan,” tutupnya. (Adv/RM)
