pembacasetia.com, Samarinda – Banjir yang kerap terjadi di Kota Balikpapan kembali menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, mendesak Pemerintah Kota Balikpapan untuk lebih serius dalam membenahi sistem drainase serta memperketat regulasi alih fungsi lahan yang berpotensi memperparah persoalan lingkungan.
Politisi daerah pemilihan Balikpapan itu menyebut, penanganan banjir tidak boleh setengah-setengah dan harus menyentuh akar permasalahan, termasuk lemahnya pengelolaan tata ruang.
“Banjir itu masalah klasik, tapi solusinya tidak bisa ditangani dengan cara-cara lama. Drainase harus ditata ulang secara komprehensif, dan pengendalian alih fungsi lahan harus ditegakkan,” kata Sigit.
Menurutnya, Balikpapan bisa belajar dari daerah lain maupun negara yang sukses dalam mengelola banjir, seperti Belanda. Ia juga menyoroti langkah-langkah positif yang mulai diterapkan di Kota Samarinda dalam memperlebar saluran drainase, yang bisa dijadikan rujukan.
“Kita harus berpikir lebih sistematis. Belanda dengan kanal dan gorong-gorong bawah tanahnya bisa jadi model. Jangan tunggu air meluap dulu baru diperbaiki,” tegasnya.
Sigit menilai penyebab banjir di Balikpapan bukan hanya cuaca ekstrem, tetapi juga akibat tata ruang yang kurang tertib. Pembangunan kawasan permukiman baru, menurutnya, sering mengabaikan kajian lingkungan yang seharusnya menjadi dasar perencanaan.
“Alih fungsi lahan di Balikpapan lebih banyak untuk pemukiman, bukan tambang. Tapi justru itu yang harus diatur lebih ketat lewat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Jika tidak dikendalikan, risiko bencana makin tinggi,” terangnya.
Meski mengapresiasi upaya yang telah dilakukan di beberapa titik rawan banjir seperti Puskip, Sigit menekankan bahwa penanganan harus bersifat menyeluruh.
Ia menilai pembangunan drainase bawah tanah, kanal, dan sistem pengendalian air lainnya harus menjadi bagian dari program jangka panjang.
Ia juga menyoroti pentingnya kesadaran warga dalam menjaga lingkungan.“Masalah sampah juga harus jadi perhatian. Masyarakat tidak boleh lagi buang sampah sembarangan. Program bank sampah dan pemilahan dari rumah harus kembali digalakkan,” ujarnya.
Sigit juga menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mendukung penanganan banjir di Balikpapan, termasuk melalui pembangunan saluran pembuangan air ke laut di kawasan BSB dan proyek pipanisasi air bersih.
“Pemprov sudah menunjukkan komitmennya. Kami di DPRD tentu akan selalu mendukung langkah-langkah yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya. (Adv/RM)
