pembacasetia.com, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa direksi baru Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov Kaltim harus hadir dengan visi yang progresif dan strategi yang jelas.
Ia menekankan bahwa penunjukan pimpinan baru bukan sekadar pengisian jabatan, tetapi momentum penting untuk membenahi kinerja dan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pernyataan tersebut disampaikannya usai diumumkannya hasil seleksi direksi baru sejumlah BUMD, termasuk PT Migas Mandiri Pratama Kaltim dan PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera.
Rekrutmen yang dimulai sejak pertengahan tahun 2025 ini melewati serangkaian tahapan mulai dari administrasi, uji kelayakan, hingga pemaparan visi-misi oleh para calon.
“Kami menghargai proses seleksi yang berlangsung terbuka dan ketat. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana mereka yang terpilih mampu menunjukkan hasil kerja, bukan hanya mengisi kursi jabatan,” ujar Ananda.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, direksi yang baru harus mampu membawa perubahan dan tidak hanya bermain di zona aman. Ia menilai BUMD selama ini cenderung beroperasi secara konservatif, tanpa inovasi signifikan yang berdampak terhadap peningkatan pemasukan daerah.
“BUMD jangan hanya menjadi beban keuangan daerah. Sudah saatnya mereka menjadi mesin penggerak ekonomi dan sumber PAD yang handal,” tegasnya.
Ananda juga menyoroti masih seringnya permintaan tambahan penyertaan modal dari APBD oleh sejumlah perusahaan daerah. Hal ini menurutnya mencerminkan belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan keuangan di internal BUMD.
“Setiap tahun kita dengar ada pengajuan suntikan dana. Ini artinya mereka belum mandiri secara finansial. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap cara kerja dan orientasi bisnis mereka,” katanya.
Seleksi tahun ini melibatkan tim penilai independen dan menetapkan sejumlah kriteria ketat bagi calon direksi, mulai dari batas usia, rekam jejak manajerial, latar belakang pendidikan minimal S1, hingga bebas dari konflik kepentingan.
Bahkan, para calon juga diwajibkan memiliki pengalaman memimpin unit usaha atau korporasi minimal lima tahun.
Ke depan, Ananda mendorong agar direksi terpilih menyusun target kerja yang jelas, terukur, dan realistis. Ia mengusulkan agar seluruh jajaran direksi menandatangani kontrak kinerja yang dipantau langsung oleh pemerintah dan DPRD, dengan mekanisme evaluasi berkala.
“Kalau mereka gagal capai target, harus siap diganti. Tak ada kompromi untuk jabatan publik yang punya dampak langsung pada perekonomian daerah,” terangnya.
Ia berharap seluruh direksi baru tidak hanya fokus pada aspek operasional, tetapi juga mampu membangun kemitraan strategis, membuka peluang investasi, serta memperkuat daya saing BUMD Kaltim di tingkat nasional.
“BUMD kita harus bersaing, bukan hanya survive. Kalau mereka punya visi yang kuat dan kinerja yang profesional, saya yakin mereka bisa jadi motor utama pertumbuhan ekonomi Kaltim,” tutup Ananda. (Adv/RM)
