pembacasetia.com, Samarinda – Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai bahwa ruas jalan Jongkang hingga Loa Lepu di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan kuliner yang mampu menggerakkan roda ekonomi lokal.
Dengan lalu lintas yang kian padat sebagai jalur alternatif antara Tenggarong dan Samarinda, kawasan ini dinilai strategis untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Lalu lintas di jalur ini sudah sangat aktif, bahkan kini menjadi pilihan utama pengendara. Ini peluang emas untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar,” ujar Salehuddin.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara, Salehuddin mengatakan bahwa geliat warga yang mulai membuka warung dan kedai di pinggir jalan menunjukkan potensi alami kawasan ini sebagai pusat aktivitas usaha.
Namun ia menyayangkan belum adanya perhatian serius dari pemerintah untuk menata dan mengarahkan potensi tersebut agar berkembang secara optimal.
“Warga sudah bergerak, tinggal bagaimana pemerintah menyusul dengan perencanaan yang matang agar usaha mereka bisa berkembang lebih baik, lebih tertata,” jelasnya.
Menurutnya, pengembangan kawasan kuliner ini tidak sekadar memberi ruang bagi pelaku usaha makanan dan minuman, tetapi juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru serta menjadi ruang interaksi sosial dan budaya yang bernilai ekonomi.
Ia menambahkan, percepatan perjalanan di jalur tersebut dari sekitar satu jam menjadi hanya 20 menit yang membuat kawasan ini semakin menarik dari sisi investasi dan pariwisata lokal.
“Kawasan ini bisa menjadi wajah baru Kukar dalam mempromosikan wisata berbasis lokal. Tapi tentu perlu didukung dengan fasilitas umum yang layak seperti tempat parkir, sistem drainase, dan pengelolaan sampah,” ujarnya.
Untuk itu, Salehuddin mendorong Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, serta instansi terkait lainnya untuk menyusun desain kawasan kuliner yang ramah lingkungan dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Ia menyebut bahwa perencanaan teknis dan keterlibatan komunitas lokal menjadi kunci agar kawasan ini tumbuh berkelanjutan.
“Harus ada kolaborasi, bukan hanya dari sisi anggaran, tapi juga dalam pengelolaan dan pengawasan. Pemerintah desa, pelaku UMKM, hingga lembaga pendukung harus dilibatkan sejak awal,” katanya.
Ia juga mengusulkan agar Pemkab Kutai Kartanegara segera membuat regulasi yang menjadi dasar hukum pengembangan sentra kuliner di jalur ini. Menurutnya, langkah ini penting untuk menghindari konflik tata ruang dan memastikan semua pelaku usaha memiliki kepastian dalam beraktivitas.
“Sudah saatnya Pemkab membuat langkah konkret. Bukan hanya wacana. Warga sudah bergerak duluan, tinggal bagaimana pemerintah memfasilitasi dan mengarahkan agar semua berkembang secara merata dan legal,” tutupnya. (Adv/RM)
