pembacasetia.com, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, meminta Pemerintah Provinsi Kaltim agar tidak lagi menunda langkah konkret dalam mengupayakan pembangunan jalan nasional di kawasan timur provinsi.
Ia menekankan pentingnya pengajuan proposal resmi yang dilengkapi data teknis dan dampak ekonomi sebagai bentuk keseriusan daerah dalam mendorong pembangunan infrastruktur strategis.
Menurutnya, jalur darat yang menghubungkan Samarinda, Kutai Timur, hingga wilayah tenggara Kaltim telah lama menjadi titik krusial bagi aktivitas ekonomi, namun belum mendapat penanganan optimal.
“Jangan hanya berhenti di pembahasan rapat. Saatnya Pemprov menyusun proposal yang berbasis fakta lapangan, mulai dari kepadatan lalu lintas, kondisi jalan terkini, hingga pengaruh langsung terhadap sektor usaha dan masyarakat,” kata Agus.
Ia menjelaskan, kondisi jalan di jalur timur Kaltim kerap dikeluhkan masyarakat karena rusak parah dan tidak mampu lagi menampung volume kendaraan yang terus meningkat. Situasi ini tidak hanya menghambat distribusi logistik, tetapi juga berdampak pada inflasi daerah akibat mahalnya biaya angkut barang pokok.
Agus menilai Pemprov harus mengambil inisiatif sebagai penggerak pembangunan, bukan sekadar menunggu bantuan pusat.“Proposal itu harus jadi dokumen serius. Bukan hanya lembaran wacana, tapi strategi pembangunan jangka menengah dengan justifikasi yang kuat,” tegasnya.
Ia menyarankan agar dalam penyusunan proposal tersebut, Pemprov menggandeng lembaga teknis seperti Bappeda, Dinas PUPR, serta melibatkan kajian legislatif, agar dokumennya solid dan bisa bersaing di tingkat nasional.
“Perlu dimasukkan perhitungan potensi kerugian ekonomi akibat kerusakan jalan, volume kendaraan harian, dan simulasi manfaat jika jalan ini diperbaiki. Kalau perlu, dorong agar masuk Proyek Strategis Nasional,” ujarnya.
Bagi Agus, pembangunan jalan di kawasan timur bukan hanya soal peningkatan infrastruktur, tapi bentuk nyata pemerataan pembangunan dan keadilan bagi masyarakat di luar pusat provinsi.
“Jalur ini terhubung dengan pelabuhan, kawasan industri, dan banyak wilayah yang berperan dalam rantai ekonomi. Kalau infrastruktur diabaikan, daerah ini akan tertinggal terus,” sambungnya.
Aspirasi masyarakat soal kondisi jalan, kata Agus, hampir selalu muncul dalam setiap kunjungan reses yang ia lakukan. Menurutnya, kebutuhan jalan yang layak sangat erat kaitannya dengan menurunnya harga barang, lancarnya distribusi layanan publik, hingga kemudahan akses pendidikan dan kesehatan.
“Ini investasi sosial, bukan sekadar proyek jalan. Infrastruktur yang baik bisa menekan harga-harga, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pelayanan publik,” terangnya.
Di akhir pernyataannya, Agus menegaskan bahwa DPRD Kaltim siap mengawal langkah ini hingga ke pemerintah pusat agar wilayah timur Kaltim tidak lagi menjadi ‘halaman belakang’ pembangunan nasional. (Adv/RM)
