pembacasetia.com, Samarinda – Distribusi tenaga dokter spesialis di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi kendala serius, bukan hanya karena jumlahnya yang terbatas, tetapi juga akibat proses rekrutmen yang dinilai terlalu birokratis dan lambat.
Hal ini menjadi sorotan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, yang menilai sistem saat ini belum mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Ketika ada kebutuhan mendesak di lapangan, proses administratif justru menjadi tembok besar. Mekanisme nasional yang terlalu terpusat, termasuk keterlibatan BKN, membuat daerah kesulitan untuk bergerak cepat,” ujar Sarkowi.
Ia mencontohkan, meskipun Pemerintah Provinsi telah membuka formasi khusus bagi dokter spesialis di sejumlah daerah, seperti perbatasan dan pedalaman, minat pelamar tetap rendah. Menurutnya, selain lokasi yang dianggap tidak strategis, proses seleksi yang panjang dan teknis menjadi alasan utama minimnya pendaftar.
“Ini menyedihkan. Ketika pemerintah daerah membuka peluang, antusiasmenya justru tidak sebanding. Harus ada perombakan sistem. Kita perlu pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan daerah,” tegasnya.
Sarkowi juga mendorong penerapan kebijakan afirmatif dalam rekrutmen dokter, terutama bagi lulusan kedokteran asal wilayah 3T. Ia menyebut bahwa pendekatan berbasis daerah akan lebih efektif, karena mereka memiliki keterikatan emosional dan kepedulian terhadap kampung halamannya.
“Kalau anak-anak dari pelosok dididik dan diberikan kesempatan kembali ke daerahnya sebagai tenaga medis, peluang mereka untuk bertahan jauh lebih besar. Ini pendekatan yang manusiawi sekaligus strategis,” katanya.
Ia menggarisbawahi peran penting institusi pendidikan seperti Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman untuk merancang jalur khusus rekrutmen yang mengacu pada kebutuhan lokal. Menurutnya, program pendidikan berbasis afirmasi harus dibarengi dengan pembinaan berkelanjutan dan pendampingan karier.
Sarkowi juga menyinggung perlunya dukungan dari program-program bantuan pendidikan seperti Gratispol, agar diarahkan untuk mencetak tenaga kesehatan bagi daerah-daerah yang kekurangan layanan medis.
Namun ia menekankan, tanggung jawab menciptakan pemerataan dokter tidak hanya ada di pundak pemerintah. Keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam menumbuhkan semangat pengabdian anak-anak muda untuk kembali dan membangun daerah asalnya juga sangat penting.
“Kita tidak bisa terus mengandalkan skema nasional yang penuh prosedur. Sudah saatnya pemerintah daerah mengambil langkah inisiatif, keluar dari pola lama, dan merancang sistem yang sesuai kebutuhan di lapangan,” terangnya.
Terakhir, DPRD Kaltim berkomitmen untuk mengawal kebijakan afirmatif ini dengan dukungan anggaran yang terfokus agar layanan kesehatan di seluruh wilayah, termasuk yang terisolasi, bisa setara dengan daerah lainnya. (Adv/RM)
