pembacasetia.com, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menekankan pentingnya pembaruan sistem pendidikan di Kaltim agar lebih kontekstual dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis daerah.
Ia menyatakan bahwa pendekatan pendidikan seragam tidak lagi efektif diterapkan di wilayah yang memiliki keberagaman seperti Kaltim.
“Sudah saatnya kita mengembangkan model pendidikan yang fleksibel, disesuaikan dengan karakter lokal. Daerah memiliki hak untuk menentukan arah pendidikannya sesuai kebutuhan warganya,” ujar Giaz.
Giaz menyebut, masih banyak tantangan mendasar dalam sektor pendidikan, seperti akses pendidikan di daerah terpencil, keterbatasan tenaga pengajar, dan beban biaya yang masih dirasakan masyarakat menengah ke bawah.
Lebih dari itu, ia menekankan bahwa prinsip inklusivitas harus menjadi pijakan utama dalam perumusan kebijakan pendidikan. Menurutnya, anak-anak dari kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta warga di pelosok, harus dipastikan memiliki akses setara terhadap pendidikan.
“Inklusi itu bukan opsi, tapi tanggung jawab negara. Kita tidak bisa bicara soal kualitas pendidikan jika masih banyak anak yang tertinggal hanya karena kondisi fisik atau tempat tinggal,” tegasnya.
Giaz juga menyoroti pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Ia menilai kolaborasi dengan tokoh adat, komite sekolah, dan komunitas lokal akan memperkuat efektivitas kebijakan berbasis kearifan lokal.
“Kebijakan akan lebih tepat sasaran kalau dirancang bersama mereka yang memahami kondisi nyata di lapangan. Keterlibatan lokal itu kunci,” jelasnya.
Ia berharap kebijakan pendidikan di Kaltim tidak hanya fokus pada kuantitas, seperti angka partisipasi atau infrastruktur, tetapi juga pada kualitas dan nilai-nilai karakter yang membentuk generasi muda.
“Pendidikan bukan sekadar soal masuk sekolah, tapi bagaimana kita membentuk pribadi yang kuat, cerdas, dan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman, tanpa kehilangan akar budaya kita,” tukasnya. (Adv/RM)
