pembacasetia.com, Samarinda – Seleksi jabatan direksi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam proses rekrutmen pimpinan BUMD yang mengelola kepentingan publik.
Firnadi menilai, BUMD bukanlah wadah bagi figur kontroversial atau tokoh yang pernah tersandung persoalan etik. Menurutnya, jabatan strategis di perusahaan daerah harus diisi oleh individu yang bersih dan kredibel.
“BUMD membawa amanah publik. Tidak bisa sembarangan orang memimpin, apalagi jika punya catatan masa lalu yang mengganggu kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan ini disampaikannya menanggapi munculnya nama I Gusti Ngurah Askhara, mantan Direktur Utama Garuda Indonesia yang terjerat kasus penyelundupan barang mewah pada 2019, dalam daftar peserta seleksi direksi PT Migas Mandiri Pertama (MMP), salah satu BUMD milik Kaltim.
Firnadi mempertanyakan bagaimana seorang dengan jejak kasus etik masih bisa lolos seleksi administrasi. Ia menyayangkan bila seleksi hanya menekankan pada persyaratan administratif tanpa mempertimbangkan kredibilitas moral.
“Kalau hanya patokannya dokumen, lalu diabaikan rekam jejaknya, maka proses ini kehilangan esensinya. Kita tidak sedang bicara hak individu, tapi kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia juga membedakan antara hak politik dan tanggung jawab etis di sektor bisnis negara. Menurutnya, meskipun seseorang punya hak konstitusional, bukan berarti layak mengisi posisi strategis yang menyangkut pengelolaan kekayaan daerah.
“Dalam politik, mungkin masyarakat bisa menilai langsung lewat pemilu. Tapi di BUMD, publik tidak punya ruang memilih. Maka tanggung jawab moral tim seleksi jauh lebih besar,” tambahnya.
Firnadi menekankan agar panitia seleksi benar-benar cermat menilai seluruh aspek calon, tidak hanya berdasarkan berkas atau pengalaman teknis, tapi juga menyangkut integritas dan persepsi publik.
“Kita tidak butuh pemimpin yang sekadar punya pengalaman, tapi juga yang mampu menjadi simbol kepercayaan publik. Kalau sejak awal sudah kontroversial, bagaimana perusahaan ini bisa dipercaya masyarakat?” terangnya.
Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap masyarakat yang aktif mengikuti jalannya seleksi ini. Menurutnya, keterlibatan publik dalam proses pengawasan menjadi sinyal positif bahwa warga semakin peduli terhadap tata kelola keuangan daerah.
“Saya angkat topi untuk masyarakat yang mengawal. Ini menunjukkan bahwa publik ingin BUMD kita dipimpin oleh sosok yang layak dan bertanggung jawab,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Firnadi berharap agar panitia seleksi bertindak tegas dan tidak kompromi dalam menilai calon direksi yang mengemban amanah publik.
“Jangan sampai jabatan direksi hanya jadi tempat rehabilitasi nama atau pelarian dari kegagalan di tempat lain. BUMD butuh pemimpin yang bersih, berkompeten, dan dipercaya,” tukasnya. (Adv/RM)
