pembacasetia.com, Samarinda – Rencana pembangunan pabrik etanol berskala besar di Kaltim yang ditargetkan mulai beroperasi antara tahun 2028 hingga 2029 mendapat tanggapan kritis dari DPRD Provinsi Kaltim.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa proyek bernilai triliunan rupiah tersebut harus dikawal ketat, terutama dalam aspek lingkungan dan dampak terhadap sumber daya lokal.
Menurut Sapto, meskipun industri energi alternatif seperti etanol dianggap sebagai bagian dari masa depan transisi energi nasional, pelaksanaannya tidak boleh mengesampingkan perlindungan terhadap ekosistem yang ada.
“Kita tidak bisa hanya terpaku pada potensi investasi dan pembangunan. Ada tanggung jawab besar untuk memastikan alam Kalimantan Timur tidak kembali dikorbankan,” ujarnya.
Sapto mengingatkan, sejak masa kolonial, wilayah Kaltim telah lama menjadi sasaran eksploitasi sumber daya alam. Ia khawatir, tanpa perencanaan matang, pembangunan industri baru seperti ini bisa mengulangi kesalahan serupa, seperti mengabaikan aspek konservasi dan keberlanjutan.
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap bahan baku utama produksi etanol seperti tebu, sawit, dan bahkan batubara. Menurutnya, pemerintah perlu menilai apakah pasokan bahan tersebut cukup, serta apakah penggunaannya akan berdampak pada ketersediaan lahan pangan, kualitas air, atau daya dukung lingkungan.
“Kalau kebutuhan bahan baku justru mengganggu ketahanan pangan atau mempercepat deforestasi, maka proyek ini harus ditinjau ulang. Jangan sampai mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek tapi mengorbankan masa depan ekologi,” tegasnya.
Selain soal lingkungan, Sapto juga mengingatkan agar pembangunan pabrik ini tidak menjadi proyek eksklusif bagi pemodal besar. Ia berharap keberadaan industri ini bisa memberikan dampak langsung bagi masyarakat lokal melalui pembukaan lapangan kerja, kemitraan dengan UMKM, serta program pelatihan dan transfer teknologi.
“Kita ingin masyarakat turut menikmati hasilnya, bukan sekadar jadi penonton. Keterlibatan lokal wajib menjadi bagian dari strategi pembangunan,” tambah politisi Partai Golkar itu.
Lebih lanjut, Sapto mendesak pemerintah dan investor untuk menjalankan seluruh proses pembangunan secara transparan, termasuk pelibatan publik dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ia menilai, keterbukaan dan partisipasi masyarakat akan memperkuat legitimasi proyek sekaligus mencegah konflik sosial.
“Proyek besar seperti ini harus dikawal dari awal. Jangan sampai niat baik membangun ekonomi justru menimbulkan kerusakan dan penolakan di kemudian hari,” tutupnya. (Adv/RM)
