pembacasetia.com, Samarinda – Program pendidikan gratis bertajuk “Gratispol” yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menuai tanggapan.
Kali ini datang dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agus Aras, yang meminta agar pelaksanaan program tersebut tidak melampaui kemampuan keuangan daerah.
Agus menyebut bahwa secara prinsip, program pendidikan gratis merupakan inisiatif yang patut diapresiasi. Namun, menurutnya, implementasi di lapangan harus tetap disesuaikan dengan kondisi riil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
“Secara politik boleh saja program ini dijalankan, tapi kita tidak boleh mengabaikan kenyataan fiskal. Pemerintah daerah tetap harus realistis dalam menentukan prioritas anggaran,” ujar Agus.
Ia mengingatkan bahwa ruang fiskal Kaltim masih memiliki keterbatasan, sehingga program seperti Gratispol membutuhkan kajian mendalam agar tidak membebani sektor lain. Terlebih, program ini ditargetkan bisa berjalan penuh mulai 2026.
“Tujuan utamanya baik, tapi masyarakat juga perlu memahami bahwa pelaksanaannya bertahap dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku,” jelasnya.
Agus juga menyinggung tentang batasan kewenangan pemerintah provinsi dalam urusan pendidikan. Ia menekankan bahwa fokus Pemprov berada pada tingkat SMA, SMK, dan SLB, sementara pendidikan tinggi berada di luar ranah provinsi dan memerlukan pendekatan serta mekanisme yang berbeda.
Ia menyarankan agar skema Gratispol dibahas secara menyeluruh, tidak hanya dari segi teknis dan hukum, tetapi juga dari sisi pembiayaan jangka panjang.
“Regulasi pusat dan daerah harus diharmonisasi agar program ini bisa berjalan tanpa menimbulkan persoalan administratif ke depan,” katanya.
Lebih lanjut, Agus mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya bertumpu pada satu sektor. Ia menyebut infrastruktur dan layanan publik lainnya juga perlu perhatian yang setara.
“Jangan sampai karena terlalu fokus pada satu program, sektor lain jadi terabaikan. Kita ingin pembangunan yang seimbang dan menyentuh semua kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Adv/RM)
