pembacasetia.com, Samarinda – Persoalan tambang yang tak kunjung terselesaikan kembali disuarakan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Katim, Salehuddin.
Dalam Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltim, pada Senin (21/07/2025), ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap lemahnya pengawasan di sektor pertambangan yang kerap menimbulkan dampak serius, baik terhadap lingkungan maupun keselamatan masyarakat.
Salehuddin menegaskan bahwa masalah tambang di Kaltim bukan hanya soal teknis pengelolaan, melainkan menyangkut nyawa dan masa depan masyarakat.
Ia menyoroti masih banyaknya lubang tambang yang dibiarkan terbuka, bahkan telah memakan korban jiwa, terutama anak-anak.
“Sudah cukup banyak nyawa melayang karena lubang bekas tambang yang tidak ditutup. Ini bukan hanya soal kelalaian, tapi sudah menyangkut kelangsungan hidup warga,” ujar Salehuddin dengan nada tegas.
Kerusakan infrastruktur juga menjadi sorotan. Jalan-jalan utama di berbagai wilayah Kaltim, mulai dari jalur nasional hingga kabupaten mengalami kerusakan parah akibat truk-truk angkutan tambang yang melintas tanpa memperhatikan batas tonase.
“Banyak jalan yang seharusnya untuk kepentingan publik justru rusak karena aktivitas tambang yang tak terkendali. Ini jelas tidak adil bagi masyarakat,” tuturnya.
Padahal, lanjut Salehuddin, Kaltim telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan pertambangan. Sayangnya, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan.
“Regulasinya lengkap, tapi pelaksanaannya minim. Kita seolah punya pedang, tapi tak pernah digunakan,” kritiknya.
Tak kalah memprihatinkan, dana pascatambang yang seharusnya difokuskan untuk rehabilitasi lingkungan dan penutupan lubang tambang, justru diduga disalahgunakan.
Salehuddin mengungkap bahwa alokasi dana ini sering kali tidak digunakan sesuai tujuan, bahkan terindikasi diselewengkan oleh oknum.
Namun di tengah kondisi tersebut, ia menyambut baik langkah tegas aparat penegak hukum yang mulai menindak pelanggaran di sektor ini.
Salehuddin mengapresiasi kejaksaan dan kepolisian yang telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam kasus-kasus terkait pertambangan.
“Ini sinyal positif. Saya harap keberanian ini tidak berhenti di tengah jalan. Bongkar semua yang terlibat, tanpa pandang bulu,” katanya.
Salehuddin juga mengimbau warga agar tidak mudah tergiur oleh tawaran pelaku tambang yang menjanjikan keuntungan cepat. Menurutnya, kerusakan lahan lebih merugikan dalam jangka panjang dibanding manfaat sesaat yang diberikan.
“Lahan kita jauh lebih berharga untuk masa depan, baik itu pertanian, peternakan, maupun perkebunan. Jangan tukar masa depan dengan uang cepat yang membawa bencana,” pesannya.
Sebagai penutup, Salehuddin menegaskan bahwa penyelesaian masalah tambang harus melibatkan semua pihak, mulai dari pusat hingga daerah. Ia menyerukan adanya koordinasi aktif antara DPRD, pemerintah provinsi, kementerian terkait, dan masyarakat.
“Ini tanggung jawab bersama. Kita sudah punya dasar hukum, tinggal bagaimana komitmen untuk menjalankannya. Yang kita butuhkan sekarang adalah tindakan nyata, bukan lagi wacana,” pungkasnya. (Adv/RM)
