pembacasetia.com, Samarinda – Gagasan pembangunan pabrik pengolahan sampah plastik di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur (Kalti mendapat dukungan penuh dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan. Ia menekankan pentingnya langkah cepat dan konkret agar program tersebut tidak berhenti sebatas rencana.
Firnadi menilai inisiatif tersebut sebagai terobosan penting dalam menyelesaikan permasalahan klasik pengelolaan sampah di daerah.
“Ini solusi jangka panjang yang harus kita kawal bersama. Jangan sampai hanya menjadi janji politik yang menguap tanpa realisasi,” kata Firnadi.
Wacana ini sebelumnya disampaikan oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang menyatakan bahwa Pemprov tengah menyiapkan kerja sama dengan Provinsi Jawa Timur sebagai referensi, mengingat Jatim telah berhasil mengoperasikan pabrik pengolahan sampah secara terintegrasi.
Menurut Firnadi, selama ini upaya pengelolaan sampah di tingkat masyarakat masih terbatas pada kegiatan dasar seperti pemilahan melalui bank sampah. Padahal, jika ditingkatkan ke level industri pengolahan, sampah terutama plastik bisa memiliki potensi ekonomi yang besar.
“Selama ini masyarakat hanya kenal bank sampah untuk kumpul dan pilah. Padahal kalau bisa diproses jadi bahan baku industri, nilai ekonominya bisa luar biasa. Dan ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan sampah di lingkungan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penanganan sampah perlu sistem yang terintegrasi, berkelanjutan, serta melibatkan banyak pihak. Dengan meningkatnya produksi sampah setiap hari, Firnadi mendesak agar wacana pembangunan pabrik ini segera ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata.
“Pemerintah harus berani ambil langkah. Kami siap mendukung, tapi tentu harus dibarengi dengan komitmen anggaran yang jelas dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dunia usaha,” tegasnya.
Firnadi pun mengusulkan dua skema implementasi yang bisa diterapkan. Pertama, Pemprov membangun satu pabrik besar yang menjadi pusat pengolahan sampah dari seluruh daerah. Kedua, masing-masing kabupaten/kota membangun pabrik secara mandiri dengan dukungan dana provinsi, dan dikelola oleh BUMD atau Perusda.
“Kalau mau efisien, kita bisa pilih salah satu skema atau gabungkan keduanya. Yang penting, jangan tunda lagi. Ini masalah serius yang menyangkut lingkungan, ekonomi, bahkan kesehatan masyarakat,” tutup Firnadi. (Adv/RM)
