pembacasetia.com, Samarinda – Dalam upaya memperkuat kualitas kebijakan pembangunan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menjalin kerja sama dengan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.
Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang digelar di Samarinda, sebagai langkah konkret mendorong sinergi antara dunia akademik dan lembaga legislatif.
Kerja sama tersebut mencakup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai landasan penguatan arah kebijakan publik yang lebih ilmiah dan terstruktur.
Rektor Unmul, Prof. Abdunnur, menjelaskan bahwa kesepakatan ini merupakan pijakan awal untuk menghadirkan kebijakan publik yang berpijak pada riset serta data faktual.
“Ini bukan sekadar simbolis, tetapi komitmen bersama untuk menyatukan potensi akademik dan legislatif dalam merumuskan arah pembangunan yang tepat sasaran,” ujar Prof. Abdunnur saat acara penandatanganan.
Ia menegaskan, kolaborasi ini diharapkan mampu membentuk ruang diskusi terbuka antara pemangku kepentingan daerah, baik dari kalangan eksekutif, legislatif, akademisi, hingga masyarakat sipil dengan tujuan akhir mewujudkan pembangunan Kaltim yang berkelanjutan.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menilai kemitraan dengan Unmul sebagai momentum strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis pengetahuan.
Ia menyoroti pentingnya dukungan akademik dalam memperkuat tiga fungsi utama DPRD, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Langkah ini sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan lahir dari pemikiran matang, didukung data valid, dan dikaji secara objektif oleh tenaga ahli dari kampus,” ucap Ekti.
Ia juga menekankan bahwa potensi sumber daya manusia dan jaringan keilmuan yang dimiliki Unmul akan menjadi kekuatan utama dalam menjawab berbagai tantangan kebijakan di Kaltim.
Dalam waktu dekat, DPRD Kaltim akan melibatkan Unmul dalam penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah (ranperda), riset kebijakan, serta peningkatan kapasitas aparatur dan staf legislatif.
Penandatanganan MoU ini turut dihadiri jajaran pimpinan dari kedua lembaga, termasuk para dekan, wakil rektor, serta unsur pimpinan DPRD Kaltim seperti ketua fraksi dan wakil ketua DPRD, menandakan komitmen nyata dari kedua pihak untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berbasis pada ilmu pengetahuan. (Adv/RM)
