pembacasetia.com, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengungkapkan keprihatinannya terhadap belum optimalnya arah kebijakan perlindungan anak di wilayah Kaltim.
Menurutnya, tanpa adanya peta jalan atau roadmap yang komprehensif, program perlindungan anak di daerah ini hanya bersifat formalitas dan tidak terukur dalam implementasinya.
“Kalau tidak ada arah yang jelas, bagaimana kita bisa tahu capaian perlindungan anak di lapangan? Programnya jadi terkesan berjalan sendiri-sendiri dan sulit diintegrasikan dalam penganggaran,” tegas Agusriansyah.
Politisi dari PKS itu juga menyoroti ketimpangan status Provinsi Layak Anak (Provila) antarwilayah di Kaltim. Dari sepuluh kabupaten dan kota, Mahakam Ulu tercatat belum memiliki status Provila, yang mencerminkan masih minimnya kesiapan dari segi kebijakan maupun infrastruktur.
“Ini bukan semata tanggung jawab satu instansi. Harus ada kolaborasi lintas sektor antara DP3A, KPAD, Dinsos, BKKBN, dan juga sektor swasta. Harus jalan bersama dengan arah kebijakan yang terpadu,” ujarnya.
Agusriansyah menekankan bahwa perlindungan anak adalah fondasi pembangunan jangka panjang, bukan hanya program teknis yang bisa ditangani secara sektoral. Untuk itu, dibutuhkan sistem koordinasi yang solid serta kebijakan yang berkelanjutan.
Ia juga mengacu pada data Simfoni PPA tahun 2024, yang menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Kaltim. Kota Samarinda menjadi wilayah dengan angka tertinggi, menandakan bahwa perlindungan anak belum menjangkau akar persoalan sosial.
“Kita tidak bisa lagi bertindak secara reaktif. Perlu ada desain jangka panjang dengan sistem perlindungan yang kuat dan sensitif terhadap dinamika sosial,” jelasnya.
Ia mendorong agar hasil RDP kali ini tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata, tetapi dilanjutkan dengan langkah nyata, seperti penyusunan roadmap perlindungan anak, penguatan regulasi, serta sinergi antarinstansi dan stakeholder.
“Melindungi anak adalah tugas bersama, bukan hanya pemerintah, tapi juga keluarga, masyarakat, dan pelaku usaha. Kita perlu bangun ekosistem yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak-anak di Kaltim,” tandasnya. (Adv/RM)
