Thursday, October 30, 2025
HomeDPRD Provinsi Kalimantan TimurBanggar DPRD Kaltim Soroti Silpa Rp2,59 Triliun, Dorong Evaluasi Program dan Efisiensi...

Banggar DPRD Kaltim Soroti Silpa Rp2,59 Triliun, Dorong Evaluasi Program dan Efisiensi Anggaran

pembacasetia.com, Samarinda – Rapat Paripurna ke-27 DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar di Gedung B, Senin (28/07/2025), membahas persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.

Salah satu sorotan utama dalam rapat tersebut adalah besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai Rp2,59 triliun.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Damayanti, menyampaikan bahwa tingginya angka Silpa tersebut menjadi perhatian serius DPRD, khususnya karena banyak program belum terealisasi maksimal dan berdampak pada masyarakat.

“Ini menjadi catatan penting kita bersama, bahwa ke depan dalam penyusunan anggaran 2026 harus lebih efektif, efisien, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Damayanti.

Ia menekankan, meskipun sebagian Silpa bisa dimaknai sebagai hasil efisiensi anggaran, namun sebagian besar justru mencerminkan belum optimalnya realisasi program kerja. Menurutnya, kondisi ini bisa berujung pada tertundanya pemenuhan hak-hak masyarakat.

“Kalau Silpa itu terjadi karena program tidak dijalankan, maka sebenarnya kita menahan hak-hak masyarakat yang seharusnya sudah direalisasikan melalui anggaran,” jelasnya.

Damayanti berharap agar Pemerintah Provinsi Kaltim segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan program yang berkontribusi pada tingginya Silpa.

Ia juga menegaskan pentingnya menindaklanjuti semua catatan yang telah disampaikan oleh Banggar DPRD sebagai bahan koreksi ke depan.

“Semua masukan yang kami sampaikan bukan untuk menghambat, tapi sebagai bentuk tanggung jawab agar anggaran daerah bisa lebih tepat sasaran dan minim pemborosan,” imbuhnya.

Meski begitu, Damayanti tetap memberi apresiasi terhadap aspek-aspek positif yang turut berkontribusi dalam pembentukan Silpa, seperti efisiensi belanja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau Silpa muncul dari efisiensi atau peningkatan PAD, tentu itu patut diapresiasi. Tapi bila karena program tidak berjalan, maka itu harus jadi perhatian serius,” tutupnya. (Adv/RM)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments