pembacasetia.com, Samarinda – Lonjakan harga bahan pokok di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. Ia menilai mahalnya harga beras dan kebutuhan lainnya di wilayah perbatasan tersebut disebabkan oleh tingginya biaya distribusi yang masih sangat bergantung pada jalur sungai.
Menurut Ekti, akses logistik ke Mahulu, khususnya kawasan Long Bagun hingga Long Apari sangat terpengaruh oleh kondisi geografis. Saat musim kemarau tiba, permukaan Sungai Mahakam menyusut dan sejumlah riam seperti Riam Udang, Riam Halo, dan Riam Panjang muncul, menyulitkan jalur transportasi air.
“Sekitar 90 persen distribusi barang di Mahulu masih lewat sungai. Kalau air surut, kapal sulit melintas karena riam jadi penghalang. Akibatnya ongkos angkut melonjak, dan itu berdampak langsung ke harga barang di lapangan,” ujar Ekti.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Mahulu sejatinya telah mengalokasikan dana untuk subsidi biaya angkut bahan pokok. Namun hingga kini realisasinya masih menunggu pengesahan perubahan APBD.
“Anggarannya sudah ada. Saya juga sudah komunikasi dengan DPRD Mahulu. Tinggal menunggu ketok palu di perubahan anggaran. Tapi proses birokrasi yang lambat ini membuat masyarakat terus menanggung beban harga mahal,” katanya.
Selain jalur sungai, Ekti juga menyinggung pembangunan jalan darat sepanjang 250 kilometer dari Ujoh Bilang menuju Long Pahangai dan Long Apari yang dapat menjadi alternatif distribusi. Namun, proyek tersebut belum tuntas dan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Jalan sudah mulai dibuka, tapi belum optimal. Pak Gubernur sudah berupaya mencari solusi, dan untuk saat ini, subsidi tetap menjadi langkah tercepat yang bisa dilakukan. Namun tetap butuh kerja sama antara provinsi dan kabupaten untuk eksekusinya,” terang Ekti.
Ekti berharap agar sinergi antarlevel pemerintahan terus diperkuat, sehingga akses logistik di Mahulu semakin terbuka dan harga kebutuhan pokok bisa ditekan.
“Ini bukan hanya soal transportasi, tapi soal keadilan. Warga Mahulu punya hak yang sama untuk memperoleh harga barang yang wajar. Sudah saatnya pemerintah hadir lebih konkret,” tukasnya. (Adv/RM)
