pembacasetia.com, Samarinda – Realisasi kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 mendapat sorotan dari DPRD Kaltim.
Kinerja yang dianggap belum optimal ini memicu keprihatinan mendalam dari legislatif, terlebih target pendapatan belum tercapai secara keseluruhan.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyampaikan hal ini usai Rapat Paripurna ke-27 DPRD Kaltim terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (28/07/2025).
Ia menyoroti realisasi pendapatan BUMD yang hanya mencapai Rp237,69 miliar atau 91,90 persen dari target yang ditetapkan.“Padahal, Kaltim memiliki potensi ekonomi yang besar. Tapi realisasi PAD dari BUMD justru belum sesuai harapan,” ujarnya.
Salehuddin mengkritik beberapa BUMD yang dinilai belum menjalankan core business sebagaimana mestinya. Menurutnya, masih ada perusahaan daerah yang bergantung pada sokongan APBD, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota.
“Seharusnya Perseroda punya fokus bisnis yang mandiri. Tapi kenyataannya, beberapa justru masih seperti menyusu pada APBD. Ini membuktikan bisnis utamanya belum dijalankan secara optimal,” jelasnya.
Ia mencontohkan PT Migas Mandiri Pratama yang kontribusinya baru mencapai Rp38,37 miliar dari target Rp68,12 miliar atau sekitar 56,33 persen, karena masih menunggu pelunasan piutang dari Participating Interest (PI) sebesar 10 persen oleh PT Pertamina Hulu Mahakam.
Lebih lanjut, Salehuddin menilai bahwa permasalahan utama berada pada kualitas manajemen internal. Ia menduga adanya moral hazard di beberapa BUMD karena lemahnya sumber daya manusia dan minimnya semangat kewirausahaan.
“Regulasi sudah lengkap, perda penyertaan modal sudah jelas, proyeksi bisnis juga ada. Tapi kalau SDM-nya tidak memadai, ini sulit berkembang. Dana yang disertakan harusnya berputar dan menghasilkan, bukan malah defisit,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah BUMD seperti PT Asuransi Bangun Askrida dan Perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera yang tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap PAD tahun 2024. Sebaliknya, kontribusi besar datang dari BPD Kaltim Kaltara, PT Jamkrida, Perusda Melati Bhakti, dan Perusda Pertambangan Baea Kaltim Sejahtera.
Badan Anggaran DPRD pun mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mendorong optimalisasi seluruh unit usaha milik daerah agar dapat berkontribusi maksimal dalam menambah pendapatan daerah.
Salehuddin berharap mulai tahun 2026 ada langkah tegas yang diambil, termasuk kemungkinan perombakan manajemen bagi BUMD yang tidak menunjukkan progres.
“Kalau memang ada manajemen yang bermasalah, maka harus ada evaluasi menyeluruh, bahkan pergantian kalau diperlukan. Semua ini demi PAD yang sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Adv/RM)
