pembacasetia.com, Samarinda – Ketergantungan masyarakat Mahakam Ulu dan sebagian wilayah Kutai Barat terhadap transportasi sungai kembali menjadi sorotan, terutama karena akses distribusi logistik kerap terganggu akibat kondisi cuaca ekstrem.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyatakan bahwa gangguan transportasi di daerah pedalaman tersebut masih menjadi persoalan mendesak yang perlu segera ditangani pemerintah.
Menurut Ekti, Sungai Mahakam merupakan jalur utama yang masih menjadi tumpuan utama mobilitas warga, baik untuk keperluan sehari-hari maupun pengiriman bahan kebutuhan pokok. Namun, kondisi geografis yang menantang membuat daerah tersebut sangat rentan.
“Ketika musim penghujan datang, banjir bisa menenggelamkan pemukiman sekaligus menghentikan aktivitas pengangkutan. Sebaliknya, saat kemarau, air surut membuat kapal sulit melintas, apalagi di titik-titik riam yang ekstrem,” jelasnya.
Ekti menyebut, sekitar 90 persen distribusi logistik dari Long Bagun ke wilayah-wilayah hulu seperti Long Apari dan Long Apangai masih mengandalkan perahu motor.
Namun ketika permukaan sungai menyusut, sejumlah riam seperti Riam Udang, Riam Alo, dan Riam Panjang menjadi hambatan besar yang tak hanya memperlambat, tapi juga meningkatkan risiko kecelakaan.
Sebagai langkah jangka pendek, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah menggagas program Bantuan Ongkos Angkut (BOA) untuk meringankan beban distribusi barang ke wilayah-wilayah terdalam.
“Saya sudah berdiskusi dengan rekan-rekan di DPRD Mahakam Ulu dan mendapat kabar bahwa dana untuk program BOA sudah dialokasikan,” ungkap Ekti.
Namun begitu, pelaksanaan bantuan tersebut masih belum bisa dimulai karena proses pengesahan APBD Perubahan masih berjalan. “Anggarannya memang sudah disiapkan, tapi belum bisa dieksekusi karena APBD Perubahan belum final. Kita harapkan bisa segera tuntas agar program ini cepat berjalan,” imbuhnya.
Ekti menegaskan, meski Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan langsung atas program ini, DPRD Kaltim tetap akan mendorong dan memfasilitasi percepatan realisasinya.
“Kami di DPRD provinsi tentu tidak tinggal diam. Walau kebijakan ini ada di level kabupaten, kami tetap mengawal agar masyarakat tidak terus terbebani ongkos distribusi yang tinggi,” tegasnya.
Terkait opsi distribusi melalui jalur udara, Ekti mengakui bahwa hal tersebut belum menjadi prioritas. “Logistik via udara memang cepat, tapi ongkosnya terlalu mahal dan tidak sebanding dengan hasil yang didapat, apalagi untuk kebutuhan rutin seperti sembako,” tutupnya. (Adv/RM)
