pembacasetia.com, Samarinda – Dugaan merebaknya praktik prostitusi di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) memantik reaksi keras dari Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Muin.
Ia meminta pemerintah dan aparat untuk segera mengambil langkah konkret guna mencegah berkembangnya aktivitas yang dinilainya dapat menciptakan persoalan sosial jangka panjang.
“Kawasan IKN adalah proyek strategis nasional. Tidak sepantasnya praktik seperti ini dibiarkan tumbuh di sekitarnya. Kalau tidak ditangani sejak dini, akan jadi masalah besar di kemudian hari,” tegas Baharuddin.
Komentarnya muncul setelah laporan penangkapan dua perempuan oleh Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang diduga terlibat dalam praktik prostitusi di wilayah sekitar proyek IKN. Baharuddin mengaku khawatir jika aktivitas semacam ini sudah masuk dalam skema terorganisir.
“Kalau hanya individu yang datang, mungkin bisa terpantau sewaktu-waktu. Tapi kalau ada indikasi pengorganisasian, itu harus diwaspadai serius karena menunjukkan pola yang sistematis,” jelasnya.
Menurutnya, keberadaan jaringan prostitusi terorganisir menunjukkan adanya pembiaran dan lemahnya pengawasan. Ia pun menegaskan bahwa semua pihak, mulai dari aparat desa, RT/RW, hingga masyarakat, harus dilibatkan dalam pengawasan.
“Tidak bisa hanya mengandalkan Satpol PP. Perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga harus turut serta. Pencegahan dan penindakan harus dilakukan secara kolektif agar lebih efektif,” terangnya.
Baharuddin juga menyoroti dampak jangka panjang yang mungkin timbul jika praktik ini tidak ditangani, terutama terhadap anak-anak dan generasi muda di kawasan sekitar IKN.
“Lingkungan yang tidak sehat akan memberi pengaruh buruk bagi tumbuh kembang anak-anak. Kita harus cegah sedini mungkin agar wilayah sekitar IKN tidak berkembang menjadi kawasan rawan sosial,” imbuhnya.
Sebagai anggota Badan Kehormatan (BK) dan Banggar DPRD Kaltim, Baharuddin menyatakan komitmennya untuk terus mendorong agenda penanganan masalah sosial di sekitar IKN, baik melalui kebijakan penganggaran maupun pengawasan langsung di lapangan.
“Kita ingin pembangunan IKN tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga bersih secara sosial. Ini tanggung jawab kita bersama,” tutupnya. (Adv/RM)
