pembacasetia.com, Samarinda – Peristiwa kebakaran yang melanda salah satu ruangan di RSUD AW Syahranie pada Rabu dini hari (30/07/2025) memicu keprihatinan dan sorotan tajam dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menilai kejadian tersebut sebagai pengingat pentingnya penataan ulang sistem pengamanan dan penanggulangan bencana di fasilitas publik, khususnya milik pemerintah.
Meskipun api hanya membakar bagian terbatas dari rumah sakit, Sarkowi mengingatkan agar insiden ini tidak dianggap remeh. Ia menekankan perlunya pendekatan menyeluruh dalam pencegahan dan kesiapsiagaan di setiap gedung layanan publik.
“Jangan hanya dilihat dari skala kebakaran. Yang lebih penting adalah sejauh mana kesiapan kita merespons, dan apa penyebab yang melatarbelakangi kejadian ini,” ujarnya.
Menurutnya, aspek preventif seperti pengecekan berkala instalasi listrik dan kesiapan jalur evakuasi harus menjadi agenda rutin, tidak hanya di rumah sakit, tetapi juga di seluruh gedung pemerintah.
Ia menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadap keselamatan bukan hanya berada di pundak petugas pemadam, tapi juga menjadi kewajiban internal setiap instansi.
“Kalau kita ingat, kejadian serupa pernah terjadi di pusat perbelanjaan. Ini sinyal kuat bahwa pengecekan sistem keamanan dan infrastruktur vital seperti listrik dan jalur evakuasi harus dilakukan secara konsisten,” tegasnya.
Meski demikian, Sarkowi mengapresiasi respons cepat dari pihak RSUD AW Syahranie dalam mengendalikan situasi. Ia menyatakan bahwa keberadaan prosedur tetap (protap) dalam penanganan darurat patut diapresiasi, namun harus ditindaklanjuti dengan memperluas sistem tersebut ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Lebih jauh, ia mengusulkan adanya pelatihan internal bagi pegawai instansi pemerintahan agar memiliki keterampilan dasar penanganan bencana.
Pelatihan tersebut, menurut Sarkowi, dapat digagas oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui pembentukan jejaring relawan bencana di masing-masing OPD.
“Setiap instansi idealnya memiliki satu atau dua pegawai yang dibekali pengetahuan dasar tentang mitigasi bencana. Jadi ketika terjadi sesuatu, mereka bisa menjadi garda terdepan sebelum bantuan eksternal datang,” imbuhnya.
Di akhir pernyataannya, Sarkowi meminta pemerintah daerah agar mulai menginventarisasi kebutuhan perlengkapan dan sumber daya manusia untuk menunjang sistem keamanan gedung.
Ia berharap penguatan kapasitas ini dilakukan secara bertahap demi memastikan kualitas layanan publik tetap terjaga, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. (Adv/RM)
