pembacasetia.com, Samarinda – Keterbatasan alat kesehatan seperti CT Scan dan MRI di RSUD Abdul Wahab Syahranie mendapat perhatian khusus dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry.
Menurutnya, antrean panjang untuk layanan tersebut merupakan cerminan dari keterbatasan fasilitas yang tidak hanya dialami RSUD Syahranie, tapi juga banyak rumah sakit daerah lainnya di Kaltim.
Sarkowi menjelaskan bahwa meskipun RSUD telah berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran, pengadaan alat-alat kesehatan berkapasitas besar tetap memerlukan dukungan pemerintah daerah.
“RSUD memang punya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, tapi untuk pengadaan alat kesehatan skala besar tetap butuh dukungan APBD. Tidak bisa selesai dalam satu waktu karena kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan lain,” ujarnya.
Ia menyebutkan, prioritas pembangunan daerah meliputi berbagai sektor, seperti pendidikan dan infrastruktur, yang membuat pengalokasian anggaran harus dilakukan secara bijak.
Karena itu, pemenuhan alat kesehatan harus dilakukan secara bertahap dan proporsional dengan kondisi fiskal yang tersedia.
“Kalau kondisi keuangan daerah sedang bagus, tentu pengadaannya bisa lebih cepat. Tapi sekarang tren APBD sedang melandai, jadi semua harus disesuaikan,” jelasnya.
Selain soal fasilitas medis, Sarkowi turut menyinggung upaya RSUD dalam merespons persoalan lingkungan sekitar, seperti banjir. Ia mengapresiasi rencana pembangunan gedung baru yang lebih tahan terhadap genangan, serta pembenahan sistem drainase sebagai langkah antisipatif.
“Saat banjir besar beberapa waktu lalu, air sempat masuk ke rumah sakit. Itu jadi pelajaran penting. Sekarang sudah ada upaya untuk membuat bangunan bertingkat dan memperbaiki drainasenya,” tambah Sarkowi.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Pengadaan alat medis yang lebih lengkap menurutnya merupakan bagian penting dalam upaya memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan merata di seluruh wilayah Kaltim.
“Yang penting perencanaannya jelas dan dijalankan bertahap. DPRD pasti mendukung jika memang itu untuk kepentingan pelayanan publik,” tutupnya. (Adv/RM)
