pembacasetia.com, Samarinda – Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial mendapat sorotan tajam dari Komisi IV DPRD Kaltim. Anggota Komisi IV, Darlis Pattalongi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap belum maksimalnya kesiapan fasilitas di lokasi pelaksanaan program di Samarinda.
Menurutnya, penunjukan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) sebagai tempat pelaksanaan belum dibarengi dengan kesiapan sarana pendukung yang layak.
Ia menyoroti bahwa gedung tersebut hanya siap secara fisik, namun belum dilengkapi kebutuhan pokok seperti tempat tidur, meja belajar, serta perlengkapan pendukung lainnya.
“Kami khawatir jika kondisi ini tidak segera diatasi, pelaksanaan Sekolah Rakyat di Samarinda bisa terancam batal. Padahal, ini merupakan program nasional yang didorong langsung oleh Presiden melalui Kemensos. Sayang sekali kalau tidak disambut dengan kesiapan dari pemerintah daerah,” ujar Darlis.
Ia menambahkan, jika persiapan yang minim ini terus berlarut, bukan tidak mungkin Kementerian Sosial akan mempertimbangkan memindahkan program ke daerah lain yang lebih siap menerima. Hal ini tentu akan menjadi kerugian besar bagi Kaltim, khususnya Kota Samarinda.
“Kalau sampai pelaksanaannya dipindah karena kita dianggap tidak siap, itu sangat disayangkan. Kesempatan emas yang bisa dinikmati masyarakat justru hilang karena kelalaian kita sendiri,” tegasnya.
Darlis juga mengungkapkan bahwa proses renovasi fasilitas baru akan dimulai dalam waktu dekat, sebuah indikator bahwa perencanaan belum dilakukan secara matang. Padahal, menurutnya, program ini tidak membebani APBD karena seluruh pembiayaan ditanggung oleh pemerintah pusat.
“Ini program gratis dari pusat, tanpa menggunakan dana daerah. Tapi justru yang seharusnya kita sambut baik, malah terlihat tidak menjadi prioritas. Ini menunjukkan lemahnya keseriusan,” lanjutnya.
Untuk memastikan kelancaran program tersebut, ia mendesak agar ada koordinasi aktif lintas instansi di lingkup Pemprov Kaltim. Dinas Sosial, menurutnya, harus menjadi garda terdepan dalam mendorong percepatan pemenuhan fasilitas yang dibutuhkan.
“Semua perangkat daerah harus bergerak bersama, ini bukan tugas satu dinas saja. Koordinasi harus dikuatkan, jangan sampai program penting ini gagal karena ego sektoral,” jelasnya.
Sebagai bentuk pengawasan, Komisi IV DPRD Kaltim akan menggelar rapat evaluasi dalam waktu dekat. Darlis menyebut pihaknya akan memanggil seluruh dinas terkait untuk memaparkan progres dan kendala teknis di lapangan.
“Kami ingin mendapatkan gambaran menyeluruh, apakah semua fasilitas benar-benar siap. Tidak hanya bangunannya, tapi juga perlengkapan dasar yang menunjang proses belajar-mengajar,” terangnya.
DPRD berharap Pemprov Kaltim tidak menyia-nyiakan peluang berharga ini. Program Sekolah Rakyat dinilai sebagai solusi untuk memperluas akses pendidikan gratis dan merata bagi masyarakat, terutama mereka yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan pendidikan formal. (Adv/RM)
