pembacasetia.com, Samarinda – Masalah distribusi pupuk bersubsidi kembali menjadi sorotan serius DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Pola penyaluran yang masih sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat dinilai menyulitkan petani di daerah dan menghambat efektivitas sektor pertanian lokal.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, mengungkapkan bahwa keluhan terkait pupuk menjadi salah satu persoalan paling sering disampaikan petani dalam berbagai kunjungan lapangan.
Ia menilai, sentralisasi penentuan jenis pupuk yang digunakan telah mengabaikan keragaman karakteristik tanah antar daerah.
“Petani selalu mengeluh pupuk yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi sayangnya, pemerintah daerah tidak diberi ruang untuk mengintervensi jenis pupuk yang dibagikan. Semua keputusan ada di pusat,” kata Guntur.
Menurut politisi dari Kutai Kartanegara itu, kondisi tanah di Kalimantan Timur berbeda jauh dari wilayah seperti Pulau Jawa. Tanah yang cenderung asam dengan kandungan besi tinggi membuat pupuk umum seperti urea atau TSP menjadi kurang efektif.
“Buat kami di sini, yang dibutuhkan justru kapur pertanian atau pupuk khusus yang bisa menetralkan tanah. Tapi karena sistemnya terpaku nasional, kebutuhan itu tak bisa dipenuhi,” ujarnya.
Ia menyebut bahwa sistem seragam di seluruh Indonesia justru melemahkan langkah-langkah menuju swasembada pangan di tingkat lokal.
Untuk itu, Guntur meminta pemerintah pusat agar memberikan ruang otonomi lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengatur kebijakan pertanian, khususnya terkait dengan distribusi pupuk.
“Selama daerah cuma dijadikan pelaksana dan pengawas, tanpa hak menentukan jenis atau komposisi pupuk, maka masalah ini akan terus berulang,” tambahnya.
Sebagai langkah strategis, Guntur mengusulkan adanya pembagian tanggung jawab yang lebih terstruktur antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Menurutnya, idealnya kabupaten fokus pada pengadaan bibit, provinsi menangani distribusi pupuk, dan pusat berkonsentrasi pada pengadaan alat serta mekanisasi pertanian.
“Kalau kita semua bekerja sesuai porsi dan data lokal dijadikan acuan, hasilnya pasti lebih maksimal. Jangan semuanya ditarik ke atas. Daerah juga punya kapasitas dan paham betul kebutuhan di lapangan,” tegas Guntur.
Ia menambahkan, jika sistem distribusi yang adaptif dan desentralistik diterapkan, petani bisa bekerja lebih optimal dengan dukungan sarana yang sesuai.
“Petani itu cuma ingin pupuk yang cocok untuk lahannya, bukan dipaksakan ikut sistem yang seragam tapi tidak relevan,” pungkasnya. (Adv/RM)
