Monday, November 23, 2026
HomeDPRD Provinsi Kalimantan TimurPartisipasi Publik sebagai Tolok Ukur Keberhasilan Kebijakan Pemerintah di Kaltim

Partisipasi Publik sebagai Tolok Ukur Keberhasilan Kebijakan Pemerintah di Kaltim

pembacasetia.com, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi, meminta pemerintah melibatkan publik secara aktif untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Darlis sapaan akrabnya, menyampaikan minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat memberi paparan dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-5 bertajuk Prioritas Kebijakan Publik yang digelar di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kota Samarinda.

Acara itu dihadiri sejumlah pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan di Samarinda, pada Jumat (23/05/2025).

“Negara kita adalah negara demokrasi. Sudah menjadi konsensus nasional bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi,” jelas Darlis.

Dirinya mengatakan peran generasi muda sebagai agen perubahan dan pegiat sosial menuntut kesadaran kolektif akan pentingnya pemahaman dan pengawasan terhadap kebijakan publik.

Darlis menekankan pentingnya peran aktif pemuda dalam setiap tahap pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada masa depan mereka, guna memastikan suara dan aspirasi mereka didengar dan dipertimbangkan.

“Penting bagi kita semua, khususnya para pemuda, untuk menyadari bahwa kebijakan publik bukan sekadar urusan pemerintah. Ini urusan kita bersama. Masa depan kita ditentukan oleh seberapa kuat kita berpartisipasi,” tambahnya.

Lebih lanjut kata Darlis, menyoroti rendahnya tingkat partisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Samarinda sebelumnya, yang hanya mencapai sekitar 51 persen. Ia menilai angka tersebut masih jauh dari ideal. Standar partisipasi yang baik, menurutnya, seharusnya berada di atas 70 persen.

“Yang lebih mengkhawatirkan, dari 51 persen yang datang ke TPS, banyak yang ternyata tidak termotivasi oleh kesadaran ideologis, tapi karena faktor lain,” ucapnya.

Lewat kegiatan PDD, ia berharap kualitas partisipasi publik di masa mendatang bisa meningkat. Darlis menegaskan DPRD punya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi politik.

“Kami diamanatkan undang-undang untuk menggelar kegiatan seperti ini. Harapannya, ke depan akan lebih banyak ruang dialog dan edukasi politik agar partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, semakin berkualitas,” tukasnya. (Adv/RM)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments