Sunday, November 22, 2026
HomeDPRD Provinsi Kalimantan TimurDPRD Kaltim Dorong Netralitas dan Cegah Konflik Sosial dalam Kasus Sengketa Tanah...

DPRD Kaltim Dorong Netralitas dan Cegah Konflik Sosial dalam Kasus Sengketa Tanah di Damanhuri II

pembacasetia.com, Samarinda – Perselisihan kepemilikan lahan antara Hairil Usman dan pihak Keuskupan Agung Samarinda di Jalan Damanhuri II, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, menjadi perhatian serius DPRD Kaltim.

Komisi I DPRD Kaltim melihat potensi konflik ini tak sekadar menyangkut status tanah, namun juga dapat berimbas pada ketegangan sosial jika tidak diselesaikan dengan bijak.

Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar, pada Selasa (10/06/2025), para anggota Komisi I menekankan pentingnya penyelesaian yang mengedepankan netralitas serta pendekatan dialogis dan damai.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I, Agus Suwandy, dan dihadiri sejumlah anggota dewan, jajaran kecamatan dan kelurahan, serta pelapor Hairil Usman bersama kuasa hukumnya. Sementara pihak Keuskupan Agung tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Agus Suwandy menggarisbawahi bahwa penyelesaian sengketa ini tidak boleh menyeret isu sensitif yang dapat memecah belah masyarakat. “Ini bukan soal latar belakang agama atau kepercayaan. Fokus kita adalah kejelasan status hukum tanah tersebut. Kita tidak boleh membuka celah bagi isu SARA berkembang,” tegasnya.

DPRD Kaltim, lanjut Agus, berkomitmen menjaga posisi adil dan tidak memihak dalam menangani kasus ini. Salah satu langkah lanjutan yang direncanakan adalah memanggil kembali pihak Keuskupan untuk memberikan klarifikasi atas dokumen dan kepemilikan lahan yang disengketakan.

“Kita ingin memastikan, dokumen yang ada di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai dengan lokasi fisik tanah yang dipersoalkan. Jangan sampai ada perbedaan antara dokumen dan lokasi nyata,” ujarnya.

Sengketa ini bermula dari penjualan tanah oleh Djagung Hanafiah, ayah Hairil Usman, kepada Dony Saridin pada 1988. Namun menurut Hairil, transaksi tersebut belum diselesaikan secara penuh. Di sisi lain, luas tanah yang tercantum dalam SPPT atas nama Margareta, istri Dony, disebut mengalami perubahan sebelum dihibahkan kepada Keuskupan.

Meski kasus ini sudah berlangsung cukup lama, DPRD Kaltim bertekad menempuh penyelesaian yang menjaga harmoni sosial. Jalur hukum tetap menjadi landasan, tetapi mediasi dan musyawarah tetap diutamakan untuk meredam potensi konflik.

Sebagai tindak lanjut, Komisi I akan menggelar RDP lanjutan pada Selasa, 17 Juni 2025. Selain itu, pihak kecamatan dan kelurahan diminta untuk melakukan penelusuran ulang terhadap dokumen-dokumen pertanahan yang relevan.

“Kami ingin solusi yang adil dan damai. Perbedaan pendapat jangan sampai meruncing menjadi perpecahan. DPRD siap menjadi jembatan untuk mempertemukan semua pihak,” pungkas Agus.

Dengan pendekatan persuasif dan prinsip netralitas, DPRD Kaltim berharap konflik ini dapat diselesaikan secara bermartabat tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat. (Adv/RM)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments