Sunday, November 22, 2026
HomeDPRD Provinsi Kalimantan TimurDPRD Kaltim Soroti Ketimpangan Pendidikan, Dorong Pemerataan Lewat SPMB 2025

DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan Pendidikan, Dorong Pemerataan Lewat SPMB 2025

pembacasetia.com, Samarinda – Ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah lain di Kaltim kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Kaltim bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim serta jajaran kepala cabang wilayah, pada Selasa (10/6/2025).

Persiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 memang berjalan cukup baik, namun DPRD menilai ada tantangan besar dalam hal pemerataan daya tampung dan distribusi siswa.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H Baba, menyoroti ketimpangan serius yang terjadi di kota-kota besar seperti Balikpapan. Berdasarkan data, hanya sekitar 51 persen lulusan SMP di kota tersebut yang bisa tertampung di SMA atau SMK negeri.

“Ini bukan hanya soal sistem penerimaan, tetapi struktur pendidikan kita memang belum seimbang. Banyak siswa terpaksa memilih sekolah swasta karena keterbatasan kapasitas sekolah negeri,” jelas H Baba.

Guna mengatasi persoalan ini, DPRD mendorong pembangunan unit sekolah baru serta pengembangan infrastruktur pendidikan yang sudah ada. Salah satu langkah konkret adalah rencana perluasan SMK Negeri 5 Balikpapan yang memiliki area seluas 16 hektare. Potensi ini dinilai sangat strategis untuk meningkatkan jumlah rombongan belajar atau bahkan membangun sekolah baru.

Namun, tidak hanya soal ruang dan kapasitas yang menjadi perhatian, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan perlunya perubahan pola pikir masyarakat terhadap pilihan sekolah.

Menurutnya, dominasi persepsi bahwa hanya sekolah negeri favorit yang layak dipilih telah menyebabkan ketimpangan dalam distribusi siswa.

“Kita perlu mengubah mindset ini. Semua sekolah, baik negeri maupun swasta, bisa menjadi unggulan jika diberikan perhatian dan dikelola dengan baik,” ujarnya.

Darlis juga mengingatkan pentingnya peran sekolah swasta dalam sistem pendidikan di Kaltim. Menurutnya, pemerintah harus memberikan dukungan yang adil agar sekolah swasta tetap eksis dan mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

“Kalau kita hanya fokus pada negeri, maka eksistensi sekolah swasta bisa terancam. Padahal mereka juga bagian penting dari sistem pendidikan kita,” tambahnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan, Komisi IV berencana melakukan monitoring langsung ke sejumlah daerah selama pelaksanaan SPMB 2025 berlangsung. Fokus pengawasan mencakup aspek teknis pelaksanaan hingga kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Meski upaya pemerataan terus dilakukan, DPRD menyadari bahwa tantangan di sektor pendidikan masih kompleks dan membutuhkan solusi jangka panjang.

Pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen memastikan setiap anak di Kaltim.memiliki kesempatan pendidikan yang adil, tanpa terkendala lokasi maupun latar belakang ekonomi. (Adv/RM)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments