pembacasetia.com, Samarinda – Merespons dinamika kebijakan nasional dan tuntutan efisiensi tata kelola, serta perlindungan lingkungan yang makin kompleks, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim menggelar rapat internal, pada Selasa (10/6/2025).
Fokus utama rapat tersebut adalah reformasi regulasi daerah yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya terkait transformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan lingkungan hidup.
Rapat yang berlangsung di Gedung E Lantai 1 DPRD Kaltim ini dipimpin oleh Wakil Ketua Bapemperda, Agusriansyah Ridwan, didampingi anggota J. Jahidin dan Andi Muhammad Afif Rayhan Harun.
Pembahasan difokuskan pada tindak lanjut surat dari Pemprov Kaltim mengenai tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) 2025.
Ketiga ranperda itu meliputi dua revisi peraturan lama dan satu ranperda baru tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Menurut Agusriansyah, penyesuaian ini penting untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
“Ini bukan hanya perubahan administratif. Kita ingin BUMD bertransformasi menjadi Perseroda agar memiliki fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan keuangan, investasi, dan pelayanan publik,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa transformasi ini juga diharapkan bisa memperkuat peran BUMD sebagai penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuka ruang kerja sama yang lebih dinamis dengan sektor swasta.
Selain aspek ekonomi, perhatian besar juga diarahkan pada regulasi terkait lingkungan hidup. DPRD Kaltim menilai pentingnya kehadiran ranperda baru yang tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga menjadi arah baru pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Perlindungan lingkungan tidak bisa lagi ditunda. Kita ingin regulasi ini menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegas Agusriansyah.
Bapemperda sendiri telah melakukan kajian komprehensif dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis terhadap ketiga ranperda tersebut. Hasil kajian ini akan segera dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna, yang ditargetkan berlangsung dalam bulan Juni.
Agusriansyah optimis pembahasan dapat diselesaikan dalam waktu dekat. “Dengan kolaborasi yang baik antara DPRD dan pemerintah provinsi, kita menargetkan regulasi ini bisa disahkan dalam satu hingga dua bulan ke depan,” terangnya.
Terakhir, langkah reformasi regulasi ini mencerminkan komitmen DPRD Kaltim dalam mewujudkan tata kelola daerah yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan. (Adv/RM)
