pembacasetia.com, Samarinda – Upaya menghadirkan akses perguruan tinggi yang merata di Kalimantan Timur (Kaltim) kini semakin konkret melalui implementasi Program GratisPol.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Kaltim, pada Selasa (10/06/2025), program ini diposisikan sebagai investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM), terutama dalam menyambut era Ibu Kota Nusantara (IKN).
RDP yang berlangsung di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, dan dihadiri sejumlah pimpinan serta anggota DPRD seperti Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, Ketua Komisi IV H. Baba, Sarkowi V. Zahry, serta Agusriansyah Ridwan.
Turut hadir pula Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim, Dasmiah, serta perwakilan dari 16 perguruan tinggi dan sekolah tinggi se-Kaltim.
Dalam forum tersebut, Program GratisPol ditegaskan bukan hanya bantuan biaya pendidikan semata, melainkan bagian dari agenda besar membangun SDM lokal yang berdaya saing.
“GratisPol adalah bentuk keberpihakan nyata terhadap masa depan anak-anak Kaltim. Kita ingin mereka mampu berdiri sejajar, bahkan menjadi pemimpin di tengah momentum besar seperti IKN,” ujar Ekti Imanuel.
Melalui program ini, pemerintah daerah menanggung Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa yang kuliah di kampus-kampus dalam provinsi. Sementara itu, mahasiswa yang menempuh studi di luar daerah atau luar negeri tetap mendapatkan dukungan melalui skema beasiswa terstruktur.
Pada kesempatan itu, Sekretaris Komisi IV DPRDKaltim, Darlis Pattalongi menambahkan bahwa kesuksesan Program GratisPol bergantung pada kolaborasi aktif dengan perguruan tinggi.
“Perguruan tinggi harus menjadi mitra utama pemerintah, mulai dari proses seleksi hingga pembinaan mahasiswa penerima. Program ini harus menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan hanya jadi kegiatan administratif,” tegasnya.
Selama diskusi berlangsung, berbagai masukan disampaikan para perwakilan kampus, mulai dari perlunya transparansi anggaran, kejelasan mekanisme seleksi, hingga perlunya pengawasan pelaksanaan program di lapangan.
DPRD menanggapi serius semua masukan tersebut dan menjadikannya bahan untuk penyempurnaan program ke depan.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menyampaikan bahwa Program GratisPol akan terus dievaluasi setiap tahun untuk memastikan efektivitasnya.
“Tidak boleh ada mahasiswa Kaltim yang gagal kuliah hanya karena kendala ekonomi. Tapi kita juga pastikan bahwa program ini berjalan secara akuntabel dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dengan dukungan DPRD dan partisipasi aktif kampus lokal, Program GratisPol diharapkan mampu menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif, berkualitas, dan siap menyongsong masa depan Kaltim yang lebih maju. (Adv/RM)
