pembacasetia.com, Samarinda – Ketimpangan pembangunan fasilitas pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini kembali menjadi sorotan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan pentingnya pemerataan anggaran pendidikan, menyusul temuan kondisi memprihatinkan di SMA Negeri 4 Samarinda yang berada di kawasan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir.
“Bagaimana bisa sekolah negeri di ibu kota provinsi selama 43 tahun tidak pernah tersentuh anggaran pembangunan daerah? Ini bukan hanya soal infrastruktur, ini soal keadilan sosial,” tegas Darlis.
SMAN 4 Samarinda, yang berada di wilayah rawa dan padat permukiman, menurut Darlis, menjadi bukti nyata bahwa pembangunan pendidikan selama ini terlalu terfokus pada kawasan inti kota, sementara sekolah-sekolah di pinggiran terus tertinggal dari segi sarana dan prasarana.
“Sekolah di pusat kota dibangun megah dan modern. Tapi di pinggiran, siswa masih belajar dengan fasilitas terbatas. Ini mencerminkan ketimpangan yang harus segera dikoreksi,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal ini, Darlis mendesak agar pembangunan SMAN 4 segera dimasukkan dalam APBD Perubahan 2025. Ia menekankan perlunya desain bangunan yang adaptif dengan lingkungan, seperti penggunaan konstruksi panggung untuk menghindari risiko banjir akibat karakteristik tanah rawa.
“Kalau pembangunan dilakukan tanpa memperhitungkan kondisi geografis, hasilnya hanya akan menambah masalah baru. Kita butuh perencanaan teknis yang tepat agar pembangunan benar-benar berdampak,” imbuhnya.
Lebih jauh, Darlis menekankan bahwa perjuangan untuk sekolah seperti SMAN 4 bukan sekadar proyek fisik, tapi langkah strategis untuk mewujudkan akses pendidikan yang setara bagi seluruh warga kota, termasuk mereka yang tinggal di daerah terluar.
“Ratusan siswa dan guru di SMAN 4 telah bertahun-tahun berjuang dalam keterbatasan. Pemerintah dan DPRD punya tanggung jawab moral untuk memastikan mereka mendapatkan hak yang sama atas fasilitas pendidikan yang layak,” terangnya.
Darlis pun mengingatkan bahwa jika kualitas SDM menjadi tujuan, maka keadilan dalam pembangunan fasilitas pendidikan harus menjadi fondasi utama.
“Kita tidak boleh hanya memanjakan sekolah unggulan. Semua anak berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan memadai, tak peduli di mana mereka tinggal,” tukasnya. (Adv/RM)
