pembacasetia.com, Samarinda – Peristiwa longsor yang menutup akses utama warga di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk segera membenahi sistem mitigasi bencana di kawasan rawan longsor.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menilai kejadian ini menunjukkan kurangnya perencanaan ruang yang memperhitungkan risiko lingkungan secara menyeluruh.
“Jalan utama tertutup longsor, warga terganggu, ekonomi tersendat. Ini bukan hal sepele. Pemda harus bergerak cepat menyusun peta kerentanan bencana, terutama di wilayah yang topografinya labil,” ujar Reza.
Menurutnya, meskipun ada dugaan aktivitas pertambangan ikut mempengaruhi struktur tanah di sekitar lokasi, persoalan utama tetap kembali pada lemahnya antisipasi dan peringatan dini dari pihak terkait.
Reza mendesak agar seluruh kawasan rawan longsor segera diaudit dari sisi tata ruang, vegetasi penahan tanah, dan kapasitas drainase.
“Jangan tunggu kejadian serupa terulang. Pemerintah harus membuat skema mitigasi jangka panjang, mulai dari relokasi fasilitas publik yang rawan, reboisasi kawasan terbuka, hingga membangun jalur evakuasi dan sistem peringatan dini,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga menyebut bahwa DPRD Kaltim akan mengawal proses pemulihan infrastruktur pascalongsor dan memastikan penanganannya tidak hanya tambal sulam. Ia meminta agar proyek perbaikan jalan dilakukan sekaligus dengan penguatan lereng dan pengamanan lingkungan sekitar.
Selain itu, Reza menekankan perlunya keterlibatan warga dalam pelaporan risiko dan tanda-tanda awal bencana. Ia mengajak masyarakat di Kelurahan Pendingin dan sekitarnya untuk aktif menyampaikan kondisi lapangan secara langsung kepada pihak legislatif maupun eksekutif.
“DPRD bukan hanya pengawas, tapi juga jembatan suara rakyat. Kami ingin masyarakat merasa aman tinggal di wilayahnya, tidak terus dibayangi ancaman bencana setiap musim hujan,” tuturnya.
Reza menambahkan, insiden ini harus jadi pelajaran bersama untuk tidak meremehkan faktor lingkungan dalam pembangunan. Ia mendorong kebijakan penataan kawasan berbasis ekologi agar keseimbangan antara pembangunan dan keselamatan warga tetap terjaga. (Adv/RM)
