Thursday, November 19, 2026
HomeDPRD Provinsi Kalimantan TimurDesak Transparansi dan Regulasi Jelas untuk Program Gratispoll, Nurhadi : Janji Pendidikan...

Desak Transparansi dan Regulasi Jelas untuk Program Gratispoll, Nurhadi : Janji Pendidikan Jangan Jadi Simbol Politik Semata

pembacasetia.com, Samarinda – Program unggulan Pemerintah Provinsi Kaltim, Gratispoll, yang menjanjikan kuliah gratis hingga jenjang S3, menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menegaskan bahwa tanpa kejelasan teknis dan regulasi yang kuat, program tersebut berisiko menjadi janji politik tanpa pijakan implementasi.

“Gratispoll adalah terobosan luar biasa, tetapi jangan sampai kehilangan arah karena minimnya koordinasi dan landasan hukum,” ujar Nurhadi.

Ia menyoroti bahwa hingga pertengahan tahun ini, DPRD belum mendapatkan penjelasan detail dari Pemprov Kaltim terkait kriteria penerima manfaat, skema pendanaan, serta kelanjutan program bagi mahasiswa lama.

Menurutnya, sebagai pihak yang kerap menjadi sasaran pertanyaan publik, DPRD memiliki hak dan kewajiban untuk mengetahui secara rinci teknis pelaksanaan program tersebut.

“Masyarakat tidak akan langsung ke gubernur saat ada masalah. Mereka akan ke kami, DPRD. Maka kami harus tahu secara menyeluruh,” tegasnya.

Nurhadi juga membedakan antara program beasiswa dan Gratispoll, menekankan bahwa jika program ini benar-benar ditujukan untuk semua lapisan masyarakat, maka definisinya harus tegas agar tidak memunculkan tafsir ganda.

“Kalau ini beasiswa, maka ada seleksi. Tapi kalau ini benar-benar gratis tanpa syarat, maka kita bicara sistem pendidikan yang sangat progresif, dan tentu perlu kesiapan anggaran jangka panjang,” ucapnya.

Ia juga mempertanyakan nasib mahasiswa yang sudah terdaftar sebelum program ini bergulir. Apakah mereka juga berhak atas fasilitas Gratispoll atau hanya mahasiswa baru mulai 2025? “Tanpa kepastian teknis, justru program ini bisa jadi sumber polemik, bukan solusi,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Nurhadi mendesak agar Pemprov Kaltim segera membuka ruang dialog resmi dengan DPRD dan membentuk payung hukum yang kuat, seperti Peraturan Daerah (Perda), untuk memastikan keberlangsungan program.

“Ini bukan hanya soal hari ini, tapi masa depan pendidikan di Kaltim. Kita butuh komitmen, bukan sekadar slogan,” tandasnya. (Adv/RM)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments