pembacasetia.com, Samarinda – Masyarakat di sejumlah wilayah Kaltim terus mengeluhkan rusaknya infrastruktur jalan akibat aktivitas hauling perusahaan tambang dan perkebunan.
DPRD Kaltim menegaskan bahwa jalan umum merupakan hak publik yang harus dilindungi, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis korporasi.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menyatakan bahwa pemerintah dan penegak hukum harus bertindak tegas terhadap perusahaan yang masih menggunakan jalan negara untuk aktivitas operasional seperti hauling batu bara atau pengangkutan hasil sawit.
“Ini soal hak masyarakat atas infrastruktur yang layak. Jalan umum itu dibangun dengan uang negara, untuk kepentingan rakyat, bukan jadi jalur logistik perusahaan tambang,” ujar Guntur.
Guntur menegaskan bahwa aturan hukum sudah sangat jelas, di antaranya melalui Undang-Undang Minerba yang mewajibkan perusahaan tambang membangun dan menggunakan jalan khusus untuk kegiatan mereka. Ia pun menyambut baik langkah Gubernur Kaltim yang menyerukan hal serupa.
“Prinsipnya sederhana: perusahaan harus mandiri. Jangan bebankan kerusakan jalan kepada negara, apalagi pada rakyat yang jadi korban ketidaknyamanan,” katanya.
Kerusakan jalan akibat lalu lintas kendaraan besar kerap menimbulkan kecelakaan dan memperparah akses masyarakat di kawasan pedesaan.
Selain menimbulkan kerugian ekonomi, kondisi ini juga mencederai rasa keadilan masyarakat yang sudah membayar pajak dan berharap mendapatkan infrastruktur yang memadai.
“Kita tidak anti-investasi. Tapi jangan sampai rakyat dikorbankan. Pembangunan harus berkeadilan,” terang Guntur.
Ia pun mendesak agar pemerintah daerah lebih aktif melakukan pengawasan dan tidak ragu memberi sanksi kepada perusahaan yang masih membandel. Menurutnya, penegakan hukum adalah bentuk perlindungan nyata terhadap fasilitas publik dan hak warga. (Adv/RM)
