pembacasetia.com, Samarinda – Meski resmi diluncurkan sebagai program andalan Pemprov Kaltim di sektor pendidikan, program bantuan pendidikan GratisPol masih menyisakan masalah mendasar, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang mekanismenya.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, yang menilai kurangnya komunikasi publik dapat menciptakan kesenjangan akses di lapangan.
“Program GratisPol sebenarnya punya potensi besar. Tapi kalau warga tidak paham cara mengaksesnya, yang terjadi bukan keadilan pendidikan, tapi malah ketimpangan informasi,” ujar Ananda.
Menurutnya, dalam berbagai kunjungan kerja ke daerah, banyak masyarakat masih membandingkan GratisPol dengan program pendahulunya, Beasiswa Kaltim Tuntas.
Minimnya penjelasan teknis dari pemerintah membuat masyarakat kesulitan memahami prosedur pendaftaran, kriteria penerima, hingga bentuk bantuan yang tersedia.
“Ini bukan sekadar ganti nama atau skema. Kita bicara nasib pelajar-pelajar di pelosok yang mungkin tidak punya akses internet atau informasi dari dinas. Kalau sosialisasinya tidak masif dan merata, maka yang tahu duluan akan lebih diuntungkan,” katanya.
Ananda menekankan bahwa keberhasilan program pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh transparansi informasi dan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.
“GratisPol ini harus jadi alat pemerataan pendidikan, bukan malah menimbulkan jurang baru antara yang tahu dan yang tidak. Edukasi publik itu wajib hukumnya dalam kebijakan sebesar ini,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Diketahui, program GratisPol merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran Pemprov Kaltim yang mengalihkan sebagian dana hingga Rp795 miliar ke sektor pendidikan. Program ini mencakup bantuan dari tingkat SMA hingga pascasarjana, namun masih memerlukan kerja keras dalam implementasi di lapangan. (Adv/RM)
