Wednesday, November 18, 2026
HomeDPRD Provinsi Kalimantan TimurSarkowi Desak Reformasi Pengawasan Lingkungan, Nilai Merah Tambang Harus Jadi Alarm Dini

Sarkowi Desak Reformasi Pengawasan Lingkungan, Nilai Merah Tambang Harus Jadi Alarm Dini

pembacasetia.com, Samarinda – Masih banyaknya perusahaan tambang di Kalimantan Timur (Kaltim) yang mendapat penilaian merah dalam pengelolaan lingkungan menjadi sorotan serius DPRD Kaltim.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menekankan pentingnya reformasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tambang agar penilaian buruk tidak menjadi rutinitas tahunan tanpa konsekuensi nyata.

Pernyataan itu disampaikannya menanggapi laporan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim yang menyebut 40 dari 278 perusahaan tambang aktif di Kaltim memperoleh status merah dalam aspek kepatuhan lingkungan.

Status ini, kata dia, menunjukkan rendahnya komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab ekologis.

“Kalau kita setiap tahun lihat nama yang sama dengan skor merah, artinya ada yang salah dalam sistem pengawasannya. Ini bukan hanya soal mencabut izin, tapi soal mencegah kerusakan sebelum terjadi,” ujar Sarkowi.

Menurutnya, perlu pendekatan yang lebih sistematis dalam pengawasan, termasuk penggunaan teknologi pemantauan real-time, pelibatan masyarakat lokal, dan publikasi data lingkungan secara berkala.

“Penilaian merah itu harus jadi sinyal dini, bukan cuma laporan formalitas. Kalau kita diam, maka yang kita pertaruhkan adalah keselamatan masyarakat sekitar tambang dan kelangsungan ekosistem,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Ia juga menyoroti lemahnya penegakan sanksi administratif yang kerap berujung pada pembiaran. Sarkowi mendorong agar tahapan sanksi, mulai dari teguran hingga paksaan pemerintah, dilakukan secara progresif dan transparan kepada publik.

“Penegakan hukum lingkungan bukan hanya tanggung jawab pusat. Pemprov bisa dan harus memberi tekanan, minimal dengan rekomendasi pencabutan izin atau moratorium aktivitas,” tambahnya.

Meskipun tak semua izin tambang berada di bawah kewenangan provinsi, Sarkowi mengingatkan bahwa pengawasan daerah tetap menjadi kunci utama untuk mencegah degradasi lingkungan yang lebih luas.

“Kita tidak boleh menunggu sampai izin dicabut baru bertindak. Harus ada pembenahan sistem agar perusahaan benar-benar takut melanggar, bukan merasa bisa mengulang kesalahan setiap tahun,” pungkasnya. (Adv/RM)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments