pembacasetia.com, Samarinda – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai ketidaksesuaian dalam penyaluran dana Program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) kembali mendapat perhatian publik.
Laporan tersebut mencatat adanya sisa anggaran sekitar Rp3,5 miliar yang belum tersalurkan dengan baik.
Merespons hal tersebut, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menegaskan perlunya pengawasan bersama dari berbagai pihak agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
“Urusan memilih tim atau pakar pelaksana memang menjadi hak prerogatif Gubernur. Itu ranah kepala daerah, dan saya tidak akan mencampuri wilayah itu,” kata Sarkowi.
Meski demikian, Sarkowi menyatakan bahwa DPRD tetap menjalankan fungsi kontrolnya, terutama terhadap program strategis seperti beasiswa. Menurutnya, pengawasan terhadap hasil dan dampak kebijakan merupakan tanggung jawab lembaga legislatif.
“Gubernur tentu punya pertimbangan dalam menunjuk orang-orang yang dipercaya. Kita akan lihat dan evaluasi dari hasil kinerjanya nanti,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya tidak menghakimi secara dini sebelum ada keputusan hukum yang sah. Prinsip praduga tak bersalah, kata Sarkowi, harus dijunjung tinggi dalam menanggapi persoalan ini.
“Kalau memang terbukti ada pelanggaran atau penyalahgunaan, tentu akan ada proses hukum yang berjalan. Tapi kita harus objektif, jangan langsung menyimpulkan sebelum ada putusan tetap,” terangnya.
Sarkowi pun mendorong agar mekanisme pengawasan terhadap program-program serupa dilakukan secara terbuka dan melibatkan banyak pihak, terutama menyongsong kepemimpinan gubernur yang baru.
“Berikan ruang untuk bekerja lebih dulu. Kita kawal sama-sama agar pelaksanaannya transparan dan akuntabel,” tukasnya. (Adv/RM)
