pembacasetia.com, Samarinda – Pengelolaan Sungai Mahakam dinilai memiliki potensi besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus sebagai solusi atas permasalahan lingkungan seperti pendangkalan sungai dan banjir.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, mengusulkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan sungai tersebut.
Menurut politisi PDIP ini, selama ini peran daerah dalam mengelola transportasi air masih terbatas. Padahal, Sungai Mahakam merupakan urat nadi ekonomi Kaltim yang seharusnya bisa memberi kontribusi signifikan jika dikelola langsung oleh pemerintah daerah melalui BUMD.
“Sudah waktunya kita ambil peran lebih besar dalam pengelolaan Mahakam. Bukan hanya untuk PAD, tapi juga untuk mencegah banjir akibat sedimentasi yang semakin parah,” ujar Guntur.
Ia menilai bahwa jika BUMD diberi kewenangan mengelola jalur sungai, maka akan tercipta ekosistem usaha yang tidak hanya mendukung pendapatan daerah tetapi juga meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi antardaerah.
Skema ini, kata Guntur, bisa mencakup pengangkutan hasil tambang, produk perkebunan, hingga penataan pelabuhan lokal.
Guntur menyampaikan bahwa Komisi II DPRD Kaltim akan segera mengajukan rekomendasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menindaklanjuti gagasan ini.
Ia juga menyarankan agar dibentuk satu unit usaha khusus di bawah BUMD yang fokus menangani pengelolaan sungai dan dermaga-dermaga kecil yang tersebar di sepanjang Mahakam.
“Kita butuh struktur yang fokus, baik memperkuat BUMD yang sudah ada atau membentuk unit baru yang menangani pengelolaan air secara profesional,” jelasnya.
Ia menyoroti bahwa hingga saat ini, sebagian besar pengelolaan Sungai Mahakam masih dilakukan melalui kerja sama operasional (KSO) dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), tanpa pelibatan signifikan dari pemerintah daerah.
Sebagai perbandingan, Guntur menyebut contoh sukses dari Kalimantan Tengah, di mana pengelolaan Sungai Barito melibatkan BUMD lokal dan berhasil memberi pemasukan stabil bagi kas daerah.
“Kalau kita tetap bergantung pada skema terpusat, kita hanya akan terus jadi penonton. Padahal potensi PAD dari sektor sungai sangat besar,” tegasnya.
Guntur menegaskan bahwa Kaltim perlu kebijakan progresif agar pengelolaan sumber daya air tidak hanya terfokus pada aspek transportasi, tapi juga mencakup mitigasi risiko lingkungan jangka panjang.
“Pengelolaan sungai tidak boleh dilihat semata sebagai jalur ekonomi, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis. Maka pelibatan daerah adalah kunci,” tukasnya. (Adv/RM)
