pembacasetia.com, Samarinda – Menyikapi perkembangan tambang silika yang mulai dilirik di wilayah Kutai Kartanegara, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan pentingnya pengelolaan tambang yang mengedepankan prinsip tata kelola yang baik dan keterlibatan masyarakat sejak tahap awal.
Ia menekankan bahwa aktivitas pertambangan tidak hanya soal investasi, tetapi juga menyangkut dampak sosial dan lingkungan yang harus diantisipasi sejak awal proses eksplorasi.
“Potensi tambang silika bisa memberikan banyak manfaat jika dijalankan secara benar. Tapi masyarakat lokal harus diberi ruang untuk berpartisipasi, bukan hanya jadi penonton,” katanya.
Salehuddin menyebutkan bahwa proyek ini bisa membuka peluang besar, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), hingga pengembangan ekonomi baru di sekitar wilayah tambang. Namun, ia menegaskan bahwa semua prosesnya harus transparan dan sesuai aturan perundangan.
“Ada tahapan yang harus dijalani, mulai dari studi kelayakan hingga perizinan. Kalau memang perusahaan telah mengantongi izin dan memenuhi syarat, tentu bisa dilanjutkan. Tapi tetap harus dalam pengawasan ketat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perencanaan industri silika yang matang dari hulu hingga hilir. Salehuddin menekankan bahwa silika merupakan bahan penting dalam era digital karena menjadi bahan dasar semikonduktor yang digunakan dalam perangkat teknologi seperti komputer dan smartphone.
“Kita ini baru dalam tahap awal. Revisi Undang-Undang Minerba baru disahkan, sementara peta jalan pengelolaan silika nasional belum sepenuhnya jelas. Ini pekerjaan rumah besar,” lanjutnya.
Kutai Kartanegara sendiri kembali menjadi sorotan setelah ditemukannya cadangan besar pasir silika di kawasan Danau Mahakam Kaskade, termasuk Danau Semayang, Melintang, dan Jempang. Silika dari wilayah ini memiliki kadar silikon dioksida (SiO₂) yang tinggi, cocok untuk industri kaca dan teknologi tinggi.
Data dari DPW Pertamisi menyebut Kaltim memiliki potensi pasir silika hingga 2 miliar metrik ton yang tersebar di area sekitar 50 ribu hektare. Menurut Salehuddin, potensi tersebut bisa menjadi sumber ekonomi strategis jika dikelola dengan pendekatan berkelanjutan.
“Pemerintah dan pelaku industri harus memastikan bahwa aspek lingkungan dan sosial tidak dikorbankan demi keuntungan semata. Keadilan bagi masyarakat sekitar harus menjadi bagian dari kebijakan,” pungkasnya. (Adv/RM)
