pembacasetia.com, Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk lebih memperhatikan kondisi aktual di lapangan dalam mendukung realisasi pembangunan 350 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di provinsi tersebut.
Pernyataan ini disampaikannya menyusul penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dan Deputi BGN, Dadan Hindayana, sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah.
“Saya menyambut baik kerjasama ini. Tapi realitanya, pelaksanaannya di lapangan tidak semudah yang dibayangkan, terutama dari sisi pembiayaan,” ujar Darlis.
Ia mengungkapkan kekhawatiran terkait nilai anggaran yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan teknis pembangunan SPPG. Sejumlah pihak dari kalangan kontraktor disebutnya merasa ragu untuk terlibat karena besaran dana tidak mencukupi standar fasilitas yang harus disediakan.
“Banyak laporan yang menyebut bahwa hitungan anggaran per unit tidak sesuai dengan kebutuhan. Ini bisa membuat para pelaksana berpikir dua kali untuk ambil bagian, apalagi jika potensi kerugiannya tinggi,” ungkapnya.
Darlis menyoroti pula bahwa skema pembiayaan yang diterapkan dalam program MBG, seperti alokasi Rp15 ribu per anak yang hanya sebagian kecilnya dapat digunakan untuk operasional, menjadi kendala tersendiri.
Menurutnya, regulasi ketat tanpa didukung anggaran memadai justru akan memperlambat proses pembangunan dapur layanan makan bergizi.
“Kalau perhitungan biaya tidak realistis, sulit mendorong partisipasi swasta. Padahal kehadiran sektor swasta penting untuk mempercepat program ini,” katanya.
Politisi tersebut mendesak agar BGN tak hanya berhenti pada penandatanganan MoU semata, melainkan juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan riil di lapangan.
Ia menegaskan perlunya langkah konkret berupa penyesuaian kebijakan dan pembiayaan agar program berjalan efektif.
“Saya harap BGN bisa lebih responsif dan tidak hanya bergerak secara administratif. Mereka harus benar-benar turun ke lapangan untuk memahami kendala sebenarnya,” tukasnya. (Adv/RM)
