pembacasetia.com, Samarinda – Rencana pelaksanaan program pendidikan gratis bertajuk “Gratispol” yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menuai catatan kritis dari DPRD.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kaltim, Agus Aras, mengingatkan agar program unggulan tersebut tetap disesuaikan dengan kondisi anggaran daerah.
Menurut Agus, program yang secara politis punya daya tarik tinggi itu tetap harus melalui perhitungan matang agar tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Secara konsep sah-sah saja, namun kita tidak bisa menutup mata terhadap kemampuan fiskal daerah yang masih terbatas,” ujarnya.
Ia menilai, untuk menjadikan Gratispol berjalan efektif dan tepat sasaran, pemerintah perlu menyiapkan regulasi serta skema pendanaan yang jelas.
Terlebih, kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam urusan pendidikan hanya mencakup tingkat SMA, SMK, dan SLB. Untuk jenjang pendidikan tinggi, lanjutnya, perlu pendekatan khusus dan tidak bisa diputuskan secara sepihak.
“Harus ada kajian menyeluruh, baik dari sisi hukum maupun teknis pelaksanaan. Jangan sampai program ini bertentangan dengan peraturan di tingkat nasional,” jelasnya.
Agus juga menyampaikan bahwa masyarakat perlu memahami bahwa realisasi Gratispol tidak bisa instan. Ia memperkirakan implementasi penuh baru bisa dimulai pada 2026, seiring dengan kesiapan regulasi dan fiskal yang lebih stabil.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa pembangunan daerah tidak hanya soal pendidikan. “Pemerintah tetap harus mengatur skala prioritas. Infrastruktur, kesehatan, dan layanan publik lainnya juga membutuhkan anggaran yang besar,” tegasnya.
Agus pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung program strategis secara bijak, dengan menempatkan aspek keberlanjutan dan keseimbangan fiskal sebagai pertimbangan utama.
“Kita semua tentu ingin pendidikan maju, tapi harus tetap berpijak pada realita kondisi keuangan daerah,” pungkasnya. (Adv/RM)
