pembacasetia.com, Samarinda – Menurunnya angka pengangguran di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi catatan positif dalam perkembangan ekonomi daerah.
Namun, di balik capaian tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengingatkan pentingnya membangun ketenagakerjaan yang lebih beragam dan berkelanjutan, tidak sekadar bergantung pada sektor tambang.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kaltim pada Februari 2025 turun menjadi 5,33 persen dari sebelumnya 6,81 persen pada tahun 2021.
Artinya, jumlah pengangguran turun sekitar 15 ribu orang, dari 128.460 menjadi 113.170. Namun, sebagian besar penyerapan tenaga kerja masih terkonsentrasi di sektor pertambangan dengan penambahan lebih dari 46 ribu pekerja.
“Angka ini memang menunjukkan tren yang baik. Tetapi, jika penyerapan tenaga kerja hanya bertumpu pada sektor ekstraktif seperti tambang, kita masih menghadapi ketimpangan dalam struktur ekonomi,” ujar Agusriansyah.
Politisi ini menilai, ketahanan ekonomi daerah ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan Kaltim dalam melakukan diversifikasi sektor kerja.
Ia menekankan perlunya mendorong bidang-bidang baru seperti teknologi digital, pertanian modern (agritech), industri kreatif, dan kewirausahaan lokal sebagai poros pertumbuhan baru.
“Kita harus menyesuaikan arah kebijakan ketenagakerjaan dengan perubahan zaman. Misalnya, memberikan pelatihan di bidang animasi, desain digital, pemasaran daring, hingga sertifikasi keahlian di sektor teknologi informasi dan komunikasi,” paparnya.
Ia juga mendorong Pemprov Kaltim untuk menyusun basis data yang memetakan minat dan kecenderungan generasi muda di seluruh kabupaten/kota. Data ini, menurutnya, penting agar program pelatihan kerja tidak asal dibuat, tapi benar-benar menjawab kebutuhan dan peluang kerja yang nyata.
“Dengan data yang akurat, pemerintah bisa menyusun intervensi pelatihan vokasi secara lebih strategis. Kita tak lagi hanya menyiapkan tenaga kerja, tapi juga mencetak pelaku ekonomi baru di sektor potensial,” tambahnya.
Tak kalah penting, Agusriansyah menyoroti masih lemahnya keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Ia mendorong agar kurikulum vokasi di perguruan tinggi maupun lembaga pelatihan kerja diselaraskan dengan arah pembangunan daerah.
“Selama ini masih ada kesenjangan. Lulusan tidak siap masuk ke industri lokal karena kompetensi yang dimiliki belum sesuai. Inilah yang harus dibenahi segera,” ucapnya.
Untuk mendorong transformasi ketenagakerjaan yang inklusif dan adaptif, ia mengusulkan dibentuknya peta jalan (roadmap) ketenagakerjaan berbasis riset sosial dan ekonomi. Peta jalan ini, lanjutnya, harus dirancang secara kolaboratif antara DPRD, pemerintah daerah, akademisi, dan dunia usaha.
“Jangan tunggu peluang kerja datang. Kita harus menciptakan sendiri ekosistem yang mendukung kemunculan pekerjaan baru, yang lebih relevan dan tahan terhadap disrupsi,” terangnya.
Agusriansyah menegaskan, DPRD Kaltim siap mendukung penguatan program vokasi dan transformasi ketenagakerjaan melalui kebijakan dan anggaran, demi memastikan masyarakat Kaltim tidak hanya bekerja, tetapi juga memiliki masa depan yang lebih mandiri dan beragam. (Adv/RM)
