pembacasetia.com, Samarinda – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kaltim menegaskan komitmennya dalam mendorong sistem pendidikan daerah yang lebih religius dan merata.
Fokus utama yang diangkat adalah penguatan pendidikan berbasis nilai keagamaan dan pemerataan akses di wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kaltim.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim sekaligus juru bicara Fraksi PKS, Agusriansyah Ridwan, dalam Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltim, pada Senin (21/07/2025).
“Pendidikan di Kaltim harus menjawab tantangan zaman, tetapi tidak meninggalkan jati diri spiritual bangsa. Tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UUD 1945 jelas mengamanatkan terbentuknya generasi yang beriman, bertakwa, dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi,” jelas Agusriansyah.
Ia menggarisbawahi bahwa implementasi pendidikan keagamaan tidak hanya dapat dilakukan melalui jalur formal, namun juga melalui sistem pendidikan non-formal yang selama ini berperan besar dalam penguatan moral dan karakter anak-anak di daerah.
“Muatan lokal dan kurikulum yang memasukkan nilai-nilai agama harus dikembangkan lebih serius. Pendidikan bukan hanya soal angka kelulusan, tetapi soal bagaimana membentuk akhlak generasi muda,” ujarnya.
Lebih jauh, Agusriansyah menyoroti kondisi pendidikan di kawasan 3T yang menurutnya masih tertinggal, baik dari sisi fasilitas, tenaga pendidik, hingga kualitas pembelajaran.
Ia menilai perlu ada langkah konkret dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah-daerah tersebut.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak anak di daerah 3T belum mendapat layanan pendidikan yang layak. Ini harus jadi prioritas bersama. Pemerataan pendidikan adalah bagian dari keadilan sosial,” tegasnya.
Fraksi PKS, kata Agusriansyah, juga mendorong agar perencanaan pendidikan menyeluruh mencakup aspek kebijakan yang berpihak pada guru, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penguatan infrastruktur sekolah, terutama di wilayah pelosok.
“Pemerintah daerah perlu menyusun strategi yang komprehensif. Tidak hanya soal kurikulum dan bangunan sekolah, tetapi juga menyangkut kesejahteraan guru dan ketersediaan pelatihan untuk peningkatan kompetensi,” sambungnya.
Menutup pernyataannya, Agusriansyah berharap agar semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, menjadikan isu pemerataan dan penguatan pendidikan agama sebagai bagian dari prioritas pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Timur.
“Harapan kami, pendidikan di Kaltim tidak hanya menjadi instrumen pencetak tenaga kerja, tetapi juga ruang pembentukan karakter yang berlandaskan nilai-nilai keimanan dan kebangsaan,” pungkasnya. (Adv/RM)
